Pati, Gatra.com- Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan wacana perpanjangan presiden tiga periode merupakan mundurnya demokrasi di Indonesia. Sehingga pihaknya mengecam dan menolak, wacana tersebut bergulir.

“(Isu presiden 3 periode) ini menghianati amanah reformasi. Reformasi yang dulu terjadi 1998 yang kita semua merasakan getirnya lembaran sejarah itu. Berdarah-darah. Lah kok kemudian setelah sekian puluh tahun kita bergerak maju mencapai progress dalam demokrasi, kok kita malah mundur kebelakang,” katanya saat mengunjungi Alun-alun Kembangjoyo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (8/4) malam.

Ia menilai isu tersebut bukan kebetulan muncul menjelang tahun politik, ia menduga ada yang mendalangi sehingga terus bergaung. Sehingga partai berlambang mercy ini terus menyuarakan penolakan.

“Apakah itu serius, saya tidak tahu yang jelas itu terus bergulir. Dan terus diorkestrasi karena bukan seperti kebetulan. Kita tidak bisa menganggap ini coba-coba. Tetapi kita anggap saja, kalau ini tidak kita cegah, tidak kita argumentasikan mengapa kenapa kita menolak itu, bisa saja kemudian itu bergulir dan kemudian itu menjadi sesuatu yang terjadi,” bebernya.

Ia menegaskan, Partai Demokrat sejak awal menolak adanya wacana tersebut. Harusnya pemerintah lebih fokus dan memberikan solusi permasalah yang saat ini dihadapi masyarakat, misalnya naiknya sejumlah kebutuhan dasar.

“Kami sejak awal menolak, karena isu-isu (presiden 3 periode) semacam itu hanya menyakiti hati rakyat. Masyarakat yang sedang sulit hidupnya. Kok bukannya fokus kepada solusi yang dihadapi rakyat, tetapi malah berbicara bagaimana elit-elit ini melanggengkan kekuasaan dengan cara yang masuk akal, dengan cara ngotak-atik ngakali konstitusi,” ungkapnya.

Penundaan pemilu di Negara manapun sebelumnya tidak pernah terjadi. Karena menyederai legisme. “Jangankan dua, tiga tahun, sehari pun saja seseorang atau siapapun memperpanjang kekuasaan tanpa melalui proses dan demokratis yang juga konstitusional, sebenarnya sudah melanggar itu semua,” jelasnya.

“Karena enggak ada batasnya, pertama mungkin penundaan pemilu, kemudian tiga periode, berikutnya empat periode, berikutnya tanpa batas seumur hidup,” imbuhnya.

Dikatakannya, kursi kekuasaan memang menggoda, kekuasaan juga bisa mengendori kepentingan lainnya.

“Oleh karena itu, kami partai Demokrat salah satu elemen pilar demokrasi wajib hukumnya untuk mengingatkan kepada siapapun jangan lah mengorkestrai upaya tadi harus kita ingatkan dan kita cegah. Dan ini adalah suara rakyat,” tegasnya.

AHY membeberkan, berdasarkan hasil survey, 70 persen rakyat di Indonesia tidak menginginkan terjadinya penundaan Pemilu. Dalam survey yang sama, berbagai kalangan masyarakat tidak suka dengan kekuasaan tanpa batas dengan cara menunda pemilu.

“Kami sangat jelas posisinya kami tolak dan kami akan terus perjuangkan aspirasi rakyat,” pungkasnya.