Home Pendidikan PTS Islam Sikapi Masalah Bangsa: Wacana Presiden 3 Periode Bocorkan Energi Kita

PTS Islam Sikapi Masalah Bangsa: Wacana Presiden 3 Periode Bocorkan Energi Kita

Yogyakarta, Gatra.com - Menyikapi kondisi dunia kependidikan dan situasi kebangsaan saat ini, Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) menyuarakan sikap mereka.

Dalam surat penyataan sikap pada Sabtu (9/4) yang ditandatangani Ketua BKSPTIS Syaiful Bahri dan Sekretaris Umum Fathul Wahid, ada beberapa hal yang disoroti.

"Sebagai forum kerja sama perguruan tinggi (PT) yang secara moral turut bertanggung jawab terhadap masalah bangsa, BKSPTIS perlu merespons perkembangan mutakhir di bidang pendidikan tinggi dan kebangsaan. BKSPTIS mengapresiasi aspek positif dari perkembangan tersebut, dengan tetap bersikap kritis," tulis Bahri.

Pernyataan sikap itu antara lain mengenai peninjauan ulang UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Bahri menyatakan UU Sisdiknas bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang dapat diakses oleh seluruh warga negara secara merata.

Karenanya BKSPTIS mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam melakukan peninjauan UU Sisdiknas. Hal ini agar kepentingan bangsa tak terabaikan, termasuk soal nilai kesejarahan dan peran signifikan setiap komponen bangsa.

Hal lain yang disikapi adalah tentang pengenaan beragam pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinilai memberatkan keberlanjutan PTS.

BKSPTIS mengusulkan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

BKSPTIS juga memandang pemerintah wajib menyejahterakan rakyat secara adil, menjaga iklim demokrasi yang sehat, dan meningkatkan kemandirian bangsa. BKSPTIS meminta pemerintah untuk membuka partisipasi publik seluas-luasnya dalam mengambil setiap kebijakan strategis, seperti kebijakan Ibu Kota Negara (IKN).

"Dalam rapat anggota, kami juga melihat kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng dan bahan bakar minyak, yang melebihi daya beli masyarakat dapat membawa dampak sosial ekonomi, termasuk berhentinya aktivitas ekonomi usaha kecil dan menengah," ujarnya.

BKSPTIS meminta pemerintah menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok dengan beragam upaya, termasuk menjaga dari perilaku oligopolis dalam memainkan pasokan dan harga.

BKSPTIS juga menyatakan bahwa stabilitas sosial politik harus dijaga sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Konstitusi sebagai kontrak sosial harus dijalankan sepenuh hati dan konsisten. Meskipun dapat diubah, konstitusi harus dijaga steril dari kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok yang menafikan kepentingan masa depan bangsa.

"Wacana perpanjangan periode jabatan presiden, misalnya, telah terbukti membuat gaduh dan membocorkan energi bangsa. BKSPTIS mengajak semua komponen bangsa untuk patuh pada konstitusi, termasuk dalam mengawal perjalanan kepemimpinan nasional yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan," kata Bahri.

Sementara Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, menyoroti tingginya biaya akreditasi PT sebagai instrumen penting peningkatan kualitas pendidikan.

"Selama ini proses akreditasi PT ditanggani Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah. Karena bersifat mandiri, akreditasi yang dilakukan LAM memunculkan biaya tinggi yang harus ditanggung oleh PT," paparnya.

Kondisi ini berpotensi berdampak terhadap keberlanjutan PT, terutama PT swasta, karena harus menanggung beban tambahan di satu sisi, namun di sisi lain harus tetap berkomitmen untuk menjaga pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau.

"Karena itu biaya tinggi akreditasi melalui LAM perlu dicarikan solusi. Kami mengusulkan pemerintah menanggung semua biaya akreditasi LAM melalui APBN sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga standar mutu pendidikan tinggi nasional," tegasnya.

196