Pati, Gatra.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pati dan seluruh mahasiswa Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar demonstrasi di depan DPRD Pati, Senin (11/4). Aksi unjuk rasa sempat memanas, saat sejumlah massa mencoba merangsek masuk ke kantor DPRD.
Berdasarkan pantauan di lapangan, bermodalkan atribut dan spanduk, mahasiswa mulai bergerak dan memadati kawasan Jalan Tombronegoro pada pukul 09.00 WIB.
Sejumlah spanduk berisi tuntutan seperti, "Mengecam kegagalan negara dalam mengatasi gejolak sosial ekonomi dan politik," hingga tulisan bernada selengekan "Aku sebenarnya mager, tetapi soal negara aku bergerak," menghiasi aksi.
Tidak hanya melantangkan orasi berkaitan langka dan melonjaknya sejumlah kebutuhan dasar yang mencekik rakyat. Demonstran juga menolak isu perpanjangan presiden 3 periode dan penundaan pemilu.
Mahasiswa turut mengilustrasikan keadaan Indonesia saat ini, melalui teatrikal. Yang menggambarkan elit politik dan pemerintah lebih mementingkan bagaimana melanggengkan kekuasaan tanpa memedulikan rakyat yang menderita akibat kebijakan yang mencekik.
Mereka kemudian mencoba bertemu dengan dewan, untuk menyampaikan aspirasi. Hanya saja, keinginan mereka dihadang aparat berseragam. Di mana pihak legislatif menghendaki 10 perwakilan dalam audiensi.
"Apa yang dikatakan Bung Karno sudah tidak relevan, beri aku 10 pemuda. Kita sudah diwakili oleh dewan yang terhormat, jadi kita semua harus masuk," ujar salah seorang orator.
Seketika aksi dorong dan dobrak gerbang DPRD Pati terjadi. Hanya saja, emosi massa dapat segera diredam, saat Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan Wakil Ketua DPRD Pati Joni Kurnianto menemui massa aksi.
"Kami sebagai wakil rakyat kalau ada rakyat yang mengeluh ya harus kami terima. Apalagi itu hanya menyampaikan (tuntutan) ke pusat, tentunya akan segera kami sampaikan ke pusat. Itu salah satu kewajiban kami sebagai abdi dan pelayan masyarakat," kata Ali Badrudin.
Sementara itu, Sekretaris PMII Pati, Agus Ulin Nuha mengatakan, ada lima poin utama yang menjadi fokus tuntutan mahasiswa. Diantaranya menuntut keras pemerintah untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng.
"PMII Pati dan seluruh mahasiswa seluruh Kabupaten Pati menolak wacana kenaikan BBM dan LPG. Menuntut pemerintah memberikan keadilan peraturan perpajakan. Menuntut pemerintah menangani ketidakstabilan ekonomi. Dan mengajak seluruh mahasiswa Pati mengawal seluruh isu yang merugikan masyarakat," tegasnya usai aksi.
Mahasiswa mengancam, jika tuntutan mereka tidak digubris oleh pemerintah pusat. Maka aksi demonstrasi yang lebih besar akan terjadi di Kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani.
"Ini kalau sudah ditindaklanjuti DPRD Pati dan sudah dikirim ke pusat. Lalu tidak Ada perubahan. Maka kami terpaksa melaksanakan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar," ancamnya.
