Jakarta, Gatra.com- Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono prihatin atas tindakan kekerasan yang menimpa Ade Armando. Menurutnya, menyatakan pendapat dan memperjuangkan demokrasi itu sesuatu yang sah dan merupakan hak konstitusional warga negara, tetapijuga harus memperhatikan hak konstitusional dan asasi masyarakat yang lain.
“Saya prihatin, apapun alasannya tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Menyatakan pendapat dan memperjuangkan demokrasi itu suatu yang sah-sah saja, tapi tidak dengan main kekerasan gitu dong,” kata Timothy dikutip dari rilisnya Selasa (12/4) lalu. “Kemarin itu kan katanya aksi damai, tapi kok sampai merugikan hak konstitusional dan HAM Bang AA," tambah Timothy.
Ia memaparkan, walaupun dirinya berbeda pendapat terkait wacana periodisasi jabatan presiden 3 periode dengan Ade Armando, ia tetap menghormati hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Ade Armando. Sehingga ia beranggapan bahwa kejadian yang menimpa Ade merupakan contoh kecil dari apa yang selama ini dikhawatirkan Jokpro 2024.
“Aksi pengeroyokan kemarin, membuktikan apa yang dikhawatirkan Komunitas Jokpro 2024 itu nyata adanya. Kemarin itu baru contoh kecil bahaya dari polarisasi, gimana coba kalo polarisasi seperti itu terjadi pada saat pemilu di seluruh Indonesia?,” ujar Timothy.
Selanjutnya, Timothy juga menyinggung peristiwa yang terjadi sebelum tindak kekerasan tehadap Ade Armando dilakukan. Ia mengatakan bahwa ujaran kebencian dan kekerasan verbal di media sosial dapat menjelma menjadi kekerasan fisik di dunia nyata.
“Sebelum terjadi pemukulan terhadap Bang Ade itu kan ada sekelompok emak-emak yang melontarkan kalimat-kalimat provokatif. Juga teriakan darah Ade Armando halal untuk dibunuh. Peristiwa yang terjadi kemarin itu kan merupakan bukti nyata bahwa ujaran kebencian dan kekerasan verbal di medsos dapat menjelma menjadi kekerasan fisik di dunia nyata,” lanjut Timothy.
Timothy lantas mengingatkan kembali bahwa tujuan adanya Jokpro 2024 untuk mencegah polarisasi yang menjelma menjadi kekerasan. Timothy berharap, elit politik sadar bahwa kekhawatiran Jokpro itu nyata dan harus diantisipasi dengan Jokowi dan Prabowo berpasangan di Pilpres 2024.
“Sejak awal Jokpro ini hadir dan bertujuan untuk mencegah polarisasi ekstrem. Kami berharap dengan penuh kerendahan hati, agar elit politik segera sadar bahwa kekhawatiran Jokpro itu nyata dan harus diantisipasi dengan Jokowi 3 periode berpasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024," katanya.
Ia sangat yakin jika Jokowi dan Prabowo dipasangkan nanti, akan menjadi solusi yang kemudian Indonesia terhindar dari bahaya laten polarisasi. “Sebab pasangan Jokowi-Prabowo akan berhadapan dengan kotak kosong,” ungkap Timothy.
