Karanganyar, Gatra.com - Pemkab Karanganyar berencana menunda sejumlah proyek mercusuar di tahun 2024, demi menyisihkan anggarannya untuk penyelenggaraan pilkada. KPU sudah menghitung kebutuhan Pilkada 2024 senilai Rp80 miliar.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 diambilkan dari pos tahun anggaran tersebut. Mekanisme sharing anggaran antara APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten dibutuhkan dalam pembiayaannya.

"KPU pusat, pemprov dan Pemkab pasti akan berbagi peran membiayai pemilu legislatif, presiden serta pilkada kabupaten dan pilkada provinsi. Karena jadwalnya pada Februari dan November 2024, kemungkinan ada dua skema pembiayaan yang ditanggung bersama," kata Juliyatmono kepada wartawan di Karanganyar usai menghadiri pencanangan Zona Integritas (ZI) di KPU Karanganyar, Rabu (13/4).

Bupati mengaku belum menerima usulan dana untuk membiayai hajatan lima tahunan itu dari penyelenggara. Baik itu KPU maupun Bawaslu. Menurutnya, penyedia anggaran dari tingkat pusat maupun daerah memiliki ranah berbeda.

“Misalnya, pemprov membiayai honor petugas penyelenggara pemilu. Lalu daerah kabupaten/kota lainnya. Nantinya saatnya coblosan, dua kegiatan diampu satu desk," katanya.

Penyiapan anggaran sedari sekarang dinilai kurang perlu. Sebab, anggaran harus dipasang di pembahasan untuk tahun tersebut.

"Kita enggak bisa menabung dulu. Mekanisme APBD enggak ada semacam itu. Kalau mau pakai di 2024, juga disiapkan untuk APBD di tahun itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, KPU Karanganyar membutuhkan anggaran Rp80 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Mengenai hal itu, Juliyatmono mengatakan belanja pembangunan di tahun 2024 bakal tereliminasi secara signifikan demi membiayai pilkada. Sejumlah proyek mercusuar juga akan direalisasi sesuai skala prioritas saja.

"Pemilu 2024 di awal tahun. Praktis juga, anggota legislatif sibuk menyiapkan pemenangannya ke depan. Akhirnya infrastruktur kurang diperjuangkan," katanya.

Ketua KPU Karanganyar Triastuti Suryandari mendorong Bupati Juliyatmono agar berkoordinasi perihal biaya Pilkada 2024.

"Beberapa kali kami membahas anggaran pilkada dengan instansi di Pemkab. Memang belum fix. Kami mendorong bupati agar menyampaikan ke pemprov terkait anggarannya. Perkiraan Rp80 miliar kebutuhannya," katanya.