Sekayu, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel), mematangkan strategi pemberian basic income (pemasukan dasar) kepada masyarakat di Bumi Serasan Sekate tersebut.
Plt Bupati Muba, Beni Hernedi mengatakan, basic income merupakan konsep di mana pemerintah memberikan uang tunai kepada warganya tanpa syarat secara periode, yang mana dapat memberikan kesejahteraan sosial kepada setiap warga negara Indonesia.
"Kami menginginkan agar pemberian uang secara berkala ini, dapat bermanfaat bagi warga dan bisa membantu perekonomian mereka," ujarnya saat menggelar diskusi dengan tema 'Strategi Pemberian Basic Income untuk Masyarakat Kabupaten Muba' di Kantor Perwakilan Muba Palembang, Rabu (13/4).
Menurutnya, basic income di Muba, tidak hanya diprioritaskan kepada fakir miskin saja tetapi juga kepada setiap warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. "Ini akan menjadi konsen utama ke depan, agar kita tidak salah dalam mengplementasikannya nanti," paparnya.
Sementara itu, Sonny Mumbunan PhD Lead Environmental Economist and Research Associate at Word Resources Institute (WRI) Indonesia, salah satu pembicara pada diskusi tersebut, menerangkan bahwasannya untuk aspek penentu basic income yakni di antaranya berkala, tunai, individual, dan universal.
"Untuk daerah yang mengimplementasikan basic income di antaranya, Yogyakarta, Muba, Aceh, dan Papua. Sedangkan untuk Muba sendiri, akan menjadi daerah pertama di indonesia yang menerapkan basic income dengan melibatkan lansia dan difabel," ungkapnya.
Ia menjelaskan, untuk basic income di Muba, bisa diterapkan melalui beberapa aspek meliputi kategorikal, partial basic income, randomisasi, dan narasi basic. Dan dari catatannya, di Muba sendiri ada sebanyak 51.399 penyandang disabilitas. "Tentunya sudah sangat tepat sasaran apabila basic income ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang ada disana," imbuhnya.
Plt Kepala Bappeda Muba, Drs Iskandar Syahrianto MH mengatakan, rencana strategi basic income akan diterapkan di Kabupaten Muba, pada tahun 2023 mendatang. "Implementasi ini, juga merupakan rangkaian untuk menekan serta mengatasi angka kemiskinan di Kabupaten Muba," katanya.
