Yogyakarta, Gatra.com - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyatakan pemerintah bakal mengkhianati perjuangan jika menaikkan harga-harga komoditas. Presiden Joko Widodo diminta menertibkan menterinya yang membuat wacana kenaikan harga komoditas.
"Seolah mengamini pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan sinyal terkait rencana penaikan harga Pertalite, solar, elpiji 3 kilogram, dan tarif listrik," kata Fahmy, Jumat (15/4).
"Kalau benar keempat harga komiditas tersebut benar-benar dinaikkan, keputusan itu mencederai tuntutan mahasiswa, yang salah satunya adalah tuntutan penurunan harga BBM pada unjuk rasa 11 April 2022 lalu," lanjutnya.
Selain itu, kata Fahmy, penaikan harga keempat komoditas itu sudah pasti akan menyulut kenaikan inflasi secara signifikan. Akibatnya, akan ada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, memperuruk daya beli masyarakat, dan memperberat beban rakyat.
"Sungguh sangat ironis. Rakyat miskin, yang tidak pernah beli BBM dan LPG 3 kg lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas, harus ikut menanggung beban kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," katanya.
Menurutnya, pemerintah harus memilih akan mendahulukan meringankan beban Pertamina atau meringankan beban rakyat Indonesia. "Pemerintah sudah seharusnya lebih memihak wong cilik ketimbang memihak Pertamina," ujarnya.
Untuk meringankan beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia, kata Fahmy, sesungguhnya masih banyak upaya yang dapat dilakukan tanpa penaikan harga BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik.
"Salah satunya adalah merelokasi dana windfall dari meningkatnya harga batubara dan dana kenaikan PPn yang diberlakukan pada 1April 2022. Kalau masih kurang, anggaran pembangunan IKN bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat," tuturnya.
Mengingat dampak penaikan harga BBM, LPG 3 kg, dan tarif listrik akan menurunkan daya beli dan menambah beban rakyat miskisn semakin berat, Fahmy meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan BBM, LPG 3 Kg dan tarif listrik sepanjang 2022.
"Selain itu, mohon agar Presiden Joko Widodo menertibkan Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak membuat pernyataan di publik terkait wacana kenaikan harga-harga komoditas strategis, termasuk BBM, gas melon, dan tarif listrik," ujarnya.
