Jakarta, Gatra.com - KPK menanggapi pandangan pihak luar negeri terhadap isu pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada prinsipnya KPK menghormati pandangan tersebut.

Plt. juru bicara KPK Ali Fikri, mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan isu global yang butuh perhatian dan kerja bersama semua pihak. Tidak hanya antar-pemangku kepentingan pada lingkup domestik, namun juga pada tataran global.

“KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia pun turut aktif dalam berbagai forum internasional. Baik dalam konteks penyusunan kebijakan pencegahan dan pendidikan antikorupsi, pertukaran data dan informasi, maupun penanganan perkara lintas yuridiksi,” kata Ali kepada wartawan, Senin (18/4).

Ali menjelaskan dalam beberapa forum tersebut, KPK beberapa kali sharing tentang best practice pemberantasan korupsi di Indonesia, baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, maupun penindakan.

“KPK juga terbuka terhadap best practice luar negeri, untuk dapat diadopsi dan diterapkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan, Indonesia telah banyak mendapat manfaat dari kerja sama global ini, seperti dalam berbagai pengusutan perkara maupun pemulangan asset recovery di luar negeri untuk menjadi pemasukan bagi kas negara.

Sebelumnya, laporan HAM 2021 yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) menyebutkan kasus korupsi di beberapa negara termasuk Indonesia. Di mana korupsi dan transparansi masih menjadi perhatian.

“Ini kedua kalinya saya turut meluncurkan laporan ini saat menjabat sebagai Menteri, karena laporan ini penting bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat; penting bagi departemen; penting bagi saya secara pribadi. Selama bertahun-tahun, kita melihat resesi yang mengkhawatirkan dari demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di banyak negara di dunia. Sejak laporan ini terakhir diluncurkan, sayangnya kemunduran terus berlanjut,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.