Semarang, Gatra.com - DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah turut bergerak membagikan paket takjil dan sembako kepada kaum dhuafa.

Aksi ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kartini yang digelar Perempuan Bangsa se-Indonesia. Program yang diusung adalah berbagi sejuta takjil dan sembako.

Ketua DPW Perempuan Bangsa Jateng Nur Sa'adah mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya untuk mendorong semangat saling berbagi antarsesama. "Apalagi, ini juga bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan. Kita di DPW membagikan 1.000 paket. Namun semua pengurus di DPC juga bergerak semua," ujarnya, Minggu (24/4).

Perempuan yang akrab disapa Ida NS ini menambahkan, RA Kartini merupakan sosok santri dari KH Sholeh Darat yang kritis dan implementatif. "Berbagi takjil dan sembako ini juga merupakan cerminan pengamalan sifat ilahiyah manusia, terutama sifat Rahman dan Rahim Nya," sebutnya.

Kaum dhuafa yang dihadirkan juga mendoakan, agar ketua umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar bisa memimpin bangsa ini pada 2024 nanti.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah mengatakan, pandemi mengajarkan untuk saling peduli dan berbagi. "Menjelang situasi normal ini, semangat berbagi harus terus dilakukan. Semangat berbagi, kebersamaan dan kekeluargaan,” katanya.

Erma menambahkan, gerakan ini merupakan instruksi dari Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar kepada para kader, anggota, maupun simpatisan partai.

"Gus Muhaimin mengingatkan untuk terus peduli dan berbagi bersama masyarakat dalam situasi pandemi maupun pasca pandemi,” terangnya.

Kegiatan berbagi takjil dan sembako akan dilakukan selama bulan suci Ramadan, tidak hanya pada peringatan Hari Kartini saja. “Perempuan Indonesia harus berperan bagi kemajuan Bangsa dan negara sesuai dengan semangat Raden Ajeng Kartini,” ujarnya.

Dirinya juga bersyukur disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi kado pada peringatan Hari Kartini tahun ini. Sebagai organisasi sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa, lanjutnya, maka Perempuan Bangsa akan mengawal implementasi undang-undang tersebut.