Karanganyar, Gatra.com- Pemkab Karanganyar, Jateng memastikan tiada open house di rumah dinas bupati Karanganyar pada lebaran nanti. Hal ini sesuai instruksi pemerintah pusat yang melarang ASN maupun kepala daerah menggelar buka puasa bersama dan kegiatan open house pada Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
Demikian disampaikan Kabag Umum Setda Pemkab Karanganyar, Miko Aditya Kristanto kepada Gatra.com, Jumat (29/4). Disebutnya, instruksi itu sudah disampaikan Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo sejak di awal ramadan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/123/M.KT.02/2022 dan Surat Menteri PANRB Nomor B/124/M.KT.02/2022.
Surat tersebut merupakan penegasan kembali arahan Presiden Joko Widodo dan tindak lanjut SE Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriyah.
"Untuk sementara, memang ditiadakan. Menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat. Dengan tahun ini, maka sudah tiga kali lebaran enggak ada open house di rumah dinas bupati," kata Miko.
Menurutnya, tradisi open house di rumah dinas bupati Karanganyar saat lebaran merupakan ajang silaturahmi para pejabat dengan mitra kerjanya dan masyarakat. Di kesempatan itu, masyarakat bisa langsung sungkeman ke bupati dan para pejabat serta bersantap menu istimewa.
Miko mengatakan, tanpa larangan open house pun, kegiatan itu tak memungkinkan dilaksanakan di rumah dinas bupati. "Rumah dinas masih direhab. Belum selesai. Enggak memungkinkan juga bikin open house di sana," katanya.
Mengenai kegiatan halal bihalal bupati Karanganyar di kediaman keluarganya, hal itu dikembalikan ke pribadi masing-masing. "Kalau misalnya pak bupati halal bihalal di rumah, itu bukan bagian dari kerja birokrasi. Kami pun tidak akan dilibatkan. Itu hak pribadi beliau. Tentunya beliau tetap menerapkan protokol kesehatan. Lagipula sifatnya bukan open house, karena hanya keluarga dekat saja yang hadir," katanya.
Ia mengatakan tak ada kegiatan buka puasa bersama yang difasilitasi pemerintah dengan mengundang resmi forkopimda.
Lebih lanjut dikatakan, kegiatan halal bi halal keliling dengan mengundang bupati juga menjadi tradisi berlebaran. Kegiatan itu dikelar di 17 kecamatan secara maraton. Mengenai hal itu, Miko mengaku belum menerima perintah mempersiapkannya. "Kembali lagi ke instruksi Menpan RB. Nanti menunggu perkembangan lwbih lanjut," katanya.
