Home Nasional Pemekaran Dinilai Jadi Strategi Pemerintah untuk Politik Pendudukan Tanah Papua

Pemekaran Dinilai Jadi Strategi Pemerintah untuk Politik Pendudukan Tanah Papua

Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Markus Haluk menilai bahwa pemekaran merupakan strategi Pemerintah Indonesia untuk politik pendudukan atas Tanah Papua.

“Orang Papua telah menjadi marjinal, terdiskriminasi secara rasial dan sedang menuju pada pemusnahan etnis di atas tanah dan negeri mereka,” katanya dalam diskusi virtual berjudul Emas Berlumuran Darah pada Jumat malam (29/4).

Pasalnya, berdasarkan fakta sejarah yang diceritakan Markus, dari tahun ke tahun masyarakat asli Papua semakin menjadi minoritas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, dalam kurun waktu 10 tahun dari 2010-2020, di Provinsi Papua terjadi penambahan penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa dan Provinsi Papua Barat sebanyak 373,65 ribu jiwa.

Dari penambahan itu, total jumlah penduduk di Tanah Papua sekitar 5.313.000 juta jiwa di tahun 2020. Sedangkan, penambahan penduduk dari luar Papua yang masuk ke Tanah Papua mencapai 1,6 juta jiwa.

Ia juga menyebut, dalam politik pun, rakyat Papua menjadi minoritas. Terbukti, dari total 358 perolehan kursi parlemen di 14 kota/kabupaten Papua, hanya 122 kursi yang diduduki putra asli Papua. Sedangkan 236 kursi lainnya diduduki politisi yang berasal dari luar Papua.

“Hanya kaum elit dan buruh kasar penguasa yang matanya telah menjadi buta oleh senjata intelijen, senjata hukum, serta senjata loreng saja yang masih memandang dan menghibur mereka dengan berkata pemekaran membawa kesejateraan, membawa kemajuan. Ini adalah dalil-dalil klasik mereka dalam membenarkan tindakan majikannya,” tegas Markus.

Ia menegaskan, Papua bukan tanah kosong. Papua bukan milik kaum burjuis, elit kapitalis, elit militer, maupun elit politisi untuk investasi emas.

“Tetapi tanah Papua adalah tanah kami, tanah milik orang Papua! Papua merupakan harta orang Melanesia,” ucapnya.

10798