Home Internasional Timor Leste Akan Mengadopsi Dokumen Kepausan untuk Bidang Pendidikan

Timor Leste Akan Mengadopsi Dokumen Kepausan untuk Bidang Pendidikan

Kupang, Gatra.com- Timor Leste akan mengadopsi dokumen yang dikeluarkan pemimpin agama atau paus. Dokumen Kepausan Vatikan mengenai persaudaraan manusia akan masuk dalam kurikulum sekolah. Hal ini untuk menjaga kerukunan dan perdamaian antar-agama di negara mayoritas Katolik itu.

“ Kami akan mengadopsi dokumen kepausan untuk pendidikan di Timor Leste. Dokumen tersebut akan dimasukan dalam kurikulum pendidikan disekolah ,” kata Presiden terpilih Timor Leste 2022 -2027 Jose Ramos Horta, Minggu (01/05).

Kebijakan mengadopsi dokumen kepausan ini jelas Horta telah dibahas Presiden parlemen Nasional Timor Leste Aniceto Guteres Lopes. “ Presiden Parlemen nasional mendukung kebijakan soal ini. Timor Leste akan menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi dokumen kepausan tersebut ke dalam kurikulum sekolah. Dokumen tersebut akan akan dimasukkan dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah,”ucap Horta.

Lebih lanjut Horta menyebutkan dokumen adalah “ Human Fraternity for World Peace and Living Together" atau dikenal sebagai "Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama".

“ Dokumen ini merupakan panduan untuk mempromosikan budaya saling menghormati antara orang kristen dan muslim. Ditandatangani pada 4 Februari 2019 oleh Paus Fransiskus dan imam besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayyeb, di Abu Dhabi saat Paus berkunjung Uni Emirat Arab. Oleh karena itu dokumen tersebut juga dikenal sebagai Deklarasi Abu Dhabi ,” kata Horta.

Dalam sebuah posting Facebook, Ramos Horta mengatakan dia telah membahas rencananya dengan mantan perdana menteri Mari Alkatiri, seorang Muslim dalam pertemuan pada 28 April.

" Mari Alkatiri menerima rencana itu dengan reaksi positif. Karena dokumen itu akan mengajarkan anak-anak sekolah tentang agama, etnis, kelas sosial dan toleransi politik dalam masyarakat ,” katanya.

Sementara Mari Alkatiri mengapresiasi langkah positif yang diambil Presiden terpilih Jose Ramos Horta. “ Kami melihat langkah ini akan mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara kami sebagai umat Islam dengan pemeluk agama lain, khususnya umat Katolik ,” kata Mari Alkatiri.

Alkatiri adalah sekretaris jenderal Front Revolusioner untuk Timor Timur Merdeka (Fretilin), yang mendukung saingan Ramos Horta, Presiden petahana Francisco Guteres alias “Lu-Olo dalam pemilihan presiden pada 19 April 2022.

“ Kebijakan Horta ini penting bagi Timor Leste sebagai negara mayoritas Katolik di Asia untuk mempertahankan reputasinya. Menjadi negara yang bebas dari kekerasan bermotif agama ,” tambah Alkatiri.

Sementara itu Haji Abdullah Inacio Antonio Soares, wakil presiden Komunitas Muslim Timor Leste, menyambut baik rencana Ramos Horta.

“Kami melihat langkah ini akan mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara kita sebagai umat islam dan pemeluk agama lain, khususnya umat Katolik,” kata Haji Abdullah Inacio Antonio Soares.

Dia mengatakan hubungan baik antara Kristen dan Muslim dipertahankan karena memiliki banyak latar belakang yang sama. Termasuk dalam hal sejarah, keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan.

Untuk diketahui dari 1,3 juta penduduk Timor Leste 97% penduduknya memeluk agama Katolik, sisanya Kristen Protesran sementara muslim di bawah 1%. Ramos Horta akan dilantik sebagai presiden pada 20 Mei 2022, bertepatan dengan peringatan 20 tahun pemulihan kemerdekaan negara itu.

Sebelumnya Ramos Horta pernah menjadi Presiden Timor Leste periode 2007-2012, namun ketika maju untuk periode lima tahun berikutnya ia tidak terpilih. Pada Oktober tahun 2021 lalu, dia mengadakan pertemuan dengan Paus Fransiskus di Vatikan dan menerima salinan dokumen itu langsung dari Paus Fransiskus.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh anggota juri lainnya termasuk Wakil Sekretaris Kantor Migran dan Pengungsi Takhta Suci Kardinal Michael Czerny; Mantan Presiden Nigeria dan Pemenang Hadiah Ibrahim 2020 untuk Pencapaian dalam Kepemimpinan Afrika H. E. Mahamadou Issoufou; dan Mantan Wakil Presiden Afrika Selatan dan Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB H. H. Phumzile Mlambo-Ngcuka, .

207