Bantul, Gatra.com– Akses masuk ke tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap akan diblokade sampai Gubernur DIY datang berdialog dengan warga. Pemda DIY meminta warga membuka blokade dengan sukarela agar tidak berdampak panjang.

Sejak Sabtu (7/5), warga Dusun Banyakan, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, menutup akses masuk ke TPST Piyungan dan berjaga bergantian hingga hari ini. Aksi dilakukan untuk menolak perluasan lahan dan meminta TPST ditutup permanen karena warga terdampak limbah.

“Penutupan tetap kami lakukan sampai Gubernur Sultan Hamengku Buwono X bersedia datang ke sini dan berdialog dengan warga. Kami ingin menyampaikan langsung keluhan dan dampak yang dirasakan langsung ke beliau,” kata Koordinator 'Banyakan Menolak Banyakan Melawan', Herwin Arfianto, Senin (9/5).

Dirinya mengaku Pemda DIY sempat menawari mediasi dengan Sekretaris Daerah Pemda DIY namun warga menolak. Lewat dialog langsung dengan Gubernur, warga berharap ada kebijakan tepat yang langsung bisa diterapkan untuk menjawab tuntutan warga.

“Kami tetap meminta Gubernur datang. Penutupan tetap dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” ujar Herwin.

Terkait aksi penutupan ini, Sekretaris Daerah Pemda DIY Kadarmanta Baskara Aji memohon agar warga dengan sukarela membuka portal. Menurutnya, aksi penutupan ini menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik di Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul.

“Soal keluhan warga mengenai limbah air lindi, talud penahan sampah, dan perbaikan akses jalan masuk, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam waktu dekat siap melakukan perbaikan karena sudah dianggarkan tahun ini,” jelasnya.

Namun untuk penutupan permanen TPST Piyungan, Aji mengatakan hal itu tidak bisa dipenuhi karena kendala lokasi lain. Sekarang ini Pemda tengah mengusahakan agar TPST Piyungan memiliki masa pakai yang lebih panjang hingga hadirnya teknologi pengelolaan sampah lewat kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Sampai sekarang ada beberapa proposal dan penawaran teknologi yang ditawarkan melalui kementerian terkait di Jakarta. Ditargetkan pengelolaan sampah lewat KPBU beroperasi 2024,” lanjut Aji.

Selain soal TPS, Aji mengatakan kesadaran masyarakat DIY dalam penanganan sampah masih sangat rendah. Jangankan memilah sampah, menurut Aji, warga masih kerap membuang sampah tidak pada tempatnya.

Di Bantul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ari Budi Nugroho mengatakan telah menghentikan layanan pengangkutan sampah di semua tempat pembuangan sampah (TPS).

“Penghentian pelayanan pengambilan sampah tidak tahu sampai kapan karena masih belum ada keputusan pembukaan kembali TPST Piyungan. Setiap harinya ada 180 ton sampah yang harus dikirimkan ke Piyungan,” katanya.

Warga Dusun Banyakan memblokir akses masuk TPST di DIY itu karena selama 28 tahun mereka terdampak limbah sampah TPST Piyungan. Selain meminta ditutup permanen, warga merasa selama ini tidak pernah dimanusiakan oleh Gubernur dalam pengambilan kebijakan terkait TPST Piyungan.