Karanganyar, Gatra.com - Kenaikan harga BBM Pertamax per 1 April 2022 lalu memaksa pengguna anggaran pemerintah menyesuaikan belanja bahan bakar mobil dinas. Dari semula dijatah sembilan liter per hari untuk mobil pejabat eselon II, kini menjadi tujuh liter. Sedangkan untuk pejabat eselon III, mobil dinasnya dijatah empat liter saja dari sebelumnya tujuh liter per hari.
Kepala Bagian Umum Setda Pemkab Karanganyar, Miko Aditya Kristanto mengatakan belanja BBM non subsidi para pejabat eselon menyesuaikan kenaikan harga bahan bakar. Pasalnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 sudah ditetapkan, maka belanja bahan bakar yang merupakan salah satu mata anggaran sudah tidak bisa diubah nominalnya. Sehingga, hanya bisa diubah indeksnya.
Jatah harian yang diturunkan ini, diakuinya cukup merepotkan. Tak jarang pejabat yang bersangkutan nombok beli Pertamax. Ia pun mengalami hal serupa.
"Kalau eselon III itu hanya empat liter jatahnya. Seperti saya yang selalu mengikuti mobilitas bupati, operasional belum PP sudah habis," katanya, Senin (9/5).
Ia mengakui paling terasa mepetnya bahan bakar mobil dinas saat agenda tarawih keliling (tarling) Ramadan. Lokasi tarling sampai ke daerah pelosok yang berjauhan dari pusat kota.
Meski demikian, operasional perjalanan dinas diupayakan cukup dengan anggaran yang minim. Guna menstabilkan anggaran belanja bahan bakar, usulan kenaikan akan dimasukkan ke rancangan APBD perubahan 2022.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengakui sering tombok belanja bahan bakar mobil dinasnya. Ia mengakui mobilitasnya yang tinggi tak boleh terkendala anggaran belanja bahan bakar mobil dinas.
"Biasanya kan ditukar kupon beli BBM. Tapi kupon habis sedangkan operasional masih jalan. Akhirnya tombok," katanya.
Usulan kenaikan indeks BBM non subsidi mobil dinas pada RAPBD perubahan mendatang, menurutnya logis. Besarannya diupayakan tidak banyak mengganggu neraca keuangan pemkab.
"Tidak berpengaruh besar saya kira. Itu (tambahan belanja BBM) wajar karena harga BBM non subsidi naik," katanya.
