Jakarta, Gatra.com – Kementerian Keuangan menyebut bahwa risiko pandemi dan peningkatan gejolak perekonomian global perlu terus diwaspadai dan diantisipasi.

Masa liburan lebaran 2022 menjadi tolok ukur dalam memperhitungkan kesiapan Indonesia dalam bertransisi menuju endemi. Disiplin protokol kesehatan serta keberlanjutan program vaksinasi masih akan berperan penting dalam menjaga stabilitas pemulihan ekonomi dalam jangka pendek.

Selain itu, konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung menambah potensi tekanan kepada harga komoditas global. Sementara tingkat inflasi yang tinggi di mayoritas negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, menambah ketidakpastian arah kebijakan moneter bank sentral utama dunia, khususnya The Fed.

Baca Juga: Angka Investasi Membaik, Impor Naik 15,03%

Dalam mengantisipasi lonjakan harga yang tajam, Tim Pengendalian Inflasi Pusat menempuh berbagai upaya agar inflasi pada kisaran sasaran dengan tetap berfokus pada pemulihan ekonomi nasional. Mitigasi risiko terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak rambatan akibat kenaikan harga komoditas global. Sinergi antarlembaga terus dilakukan untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat

“Penguatan stabilitas laju pemulihan ekonomi merupakan prioritas pemerintah di tahun 2022,” tegas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Febrio Kacaribu di Jakarta, Senin (9/5).

Dalam mengantisipasi dinamika ke depan, APBN terus didorong sebagai shock absorber untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat, menjaga penangan kesehatan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga agar pengelolaan fiskal lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah.

Baca Juga: Tertinggi Sejak September 2019, Inflasi April 3,47% Cermin Peningkatan Aktivitas Ekonomi

Upaya yang telah ditempuh saat ini adalah menjaga stabilitas harga dan penebalan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Antara lain pemberian insentif selisih harga migor curah dan kemasan sederhana dan BLT pangan untuk 20,65 juta KPM (penerima kartu sembako dan PKH) dan 2,5 juta PKL makanan.

Kemudian, menjaga pasokan batu bara dalam negeri dengan pemberlakukan denda dan kompensasi dan pelarangan ekspor CPO untuk menjaga kebutuhan dalam negeri dengan harga terjangkau. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga kedelai, jagung dapat memanfaatkan cadangan stabilitas harga pangan (CSHP), menjaga agar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap fleksibel sehingga lebih responsif dan antisipatif untuk merespon ketidakpastian.

Selain itu, Pemerintah juga menjaga agar reformasi struktural dan reformasi fiskal (reformasi perpajakan-UU HPP, reformasi desentralisasi fiskal-UU HKPD, penguatan spending better) dapat berjalan optimal serta mendorong reformasi subsidi yang tepat sasaran secara bertahap diselaraskan dengan momentum pemulihan ekonomi.