Yogyakarta, Gatra.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengatakan akan mencarikan waktu untuk memenuhi tuntutan warga Dusun Banyakan, Piyungan, yang minta ditemui usai memblokade pusat pembuangan sampah di DIY karena terdampak limbah.

Pemda DIY mengaku butuh ruang dialog dengan warga untuk menggunakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sebelum diperluas.

“Soal Piyungan, yang lebih tahu mereka (kepala dinas) di lapangan. Ya nanti kita usahakan untuk punya waktu (menemui). Sementara ini yang bisa kita lakukan adalah memperluas TPST karena sudah penuh, tanah sudah siap,” kata Sultan, Selasa (10/5).

Gubernur mengatakan problem di TPST Piyungan adalah lamanya waktu studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan BUMN bidang pembiayaan infrastruktur. Padahal penumpukan sampah terus terjadi.

Studi tersebut dilakukan untuk menentukan teknologi yang digunakan untuk mengelola sampah di TPST Piyungan.

“Tapi hasil studi waktunya lebih panjang. Mereka (semestinya) bisa memahami butuh waktu mengatasi. Kami berharap supaya punya ruang untuk bisa dialog dengan warga. Secara teknis, bapak-bapak (dinas) ini yang lebih paham jauh kondisi lapangan,” katanya.

Sultan juga menerangkan, jika perluasan 2,1 hektar bisa dilakukan di TPST Piyungan, maka lahan-lahan lama akan dapat dikembangkan menjadi ruang hijau.

Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin meminta Pemda DIY untuk segera menyelesaikan permasalahan TPST Piyungan yang terus terjadi selama tujuh tahun terakhir.

Menurutnya, dengan anggaran yang digelontorkan lewat APBN dan APBD, Pemda DIY seharusnya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Jika warga meminta Gubernur untuk turun, kami mendukung hal ini dipenuhi. Apapun harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah sampah. Jangan sampai Yogyakarta darurat sampah,” katanya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan permasalahan sampah di TPST Piyungan ini bisa diselesaikan dengan penerapan teknologi terbarukan. Selain itu, dibutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah.

“Namun ada cara lainnya yang lebih efektif, yaitu Sleman dan Kota Yogyakarta, memiliki tempat pembuangan sampah sendiri-sendiri. Selama ini keberadaan TPST Piyungan berdampak negatif ke warga Bantul,” katanya.

Sampai hari ini, akses masuk TPST Piyungan diblokade warga. Sekretaris Daerah Pemda DIY hari ini sempat meminta warga untuk datang ke Kompleks Pemda DIY Kepatihan untuk beraudiensi namun info terakhir agenda ini diundur.

Sejak TPST Piyungan ditutup warga, Sabtu (7/5), tumpukan sampah mulai terlihat di berbagai depo sampah di Kota Yogyakarta. Pengelola depo mengizinkan pembuangan sampah secara perorangan, namun tidak untuk sampah dalam gerobak.