Pati, Gatra.com - Bupati Pati, Haryanto, mengirim surat kepada pemerintah pusat, terkait keluhan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, atas Peraturan Pemerintah (PP) 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia pun mengaku bakal terus mengawal bersama nelayan, sampai terbit kebijakan baru yang lebih berpihak kepada rakyat.

"Saya bahkan sudah buat surat kepada presiden, menteri keuangan dan menteri kelautan terkait PP 85 tahun 2021. Karenanya, saya mohon ini dikawal, dan saya berharap tuntutan ini bisa dikabulkan," ujarnya saat menghadiri Sedekah Laut Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Minggu (15/5).

Di surat itu, ia meminta indeks tarif PNBP pascaproduksi itu bisa diturunkan, sehingga tidak langsung 10 persen. Alasannya, saat ini semua nelayan baru kembali merintis usaha setelah sebelumnya terdampak ekonomi saat pandemi Covid-19 berlangsung.

"Kami minta PNBP kalau bisa 5 persen l. Kemudian wilayah tangkapan jangan hanya satu wilayah, tetapi beberapa wilayah," imbuhnya.

Kepala Desa Bajomulyo, Sugito, menambahkan agar segala perizinan saat hendak melaut bagi nelayan dipermudah instansi terkait. Tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi persoalan. Ia berharap pemerintah tahu kondisi nelangsa yang dialami para nelayan.

"Untuk Kementerian Kelautan, semoga kami diberikan izin yang mudah, diberikan solar yang murah, dan diberikan (wilayah) tangkapan yang luas, sehingga kapal asing enyah dari bumi Indonesia. Dan juga mudah-mudahan diberikan retribusi yang murah dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi," ungkapnya.