Jakarta, Gatra.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) terus menyerap informasi dan masukan strategis dari berbagai pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan pembangunan nasional dan mencapai Indonesia Emas 2045. Kali ini, BSKDN menyerap itu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, dalam keterangan pers diterima pada Minggu (15/5), menyampaikan, pihaknya menyerap itu melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah di Samarinda, Kaltim pada akhir pekan ini.

“Sebagai badan baru, BSKDN ingin mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu semua hal-hal apa saja yang perlu dan strategis dilakukan untuk mencapai hal tersebut,” ungkapnya menyampaikan dalam rakor tersebut.

Menurutnya, menyerap saran dari Pemerintah Kaltim merupakan hal yang sangat penting, mengingat provinsi tersebut akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia sehingga Kaltim dipilih untuk mengelar rakor.

“Saran dari Bapak dan Ibu akan kami tindaklanjuti sebagai masukan untuk pimpinan dalam merumuskan berbagai kebijakan nantinya,” ujar Eko.

Menyambut hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, mengapresiasi langkah yang dilakukan BSKDN. Ia menyampaikan terima kasih telah memilih Kaltim sebagai salah satu provinsi yang dikunjungi BSKDN.

Hadi lantas menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim dalam peningkatan pembangunan di wilayah mereka. “Di Provinsi Kalimantan Timur ini, Pak Eko, ada 30 PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara]. Terbesar di seluruh Indonesia. Tapi pembangunan di Kalimantan Timur belum mendapatkan perhatian yang serius. Jalan-jalan kita masih rusak,” katanya.

Ia mengharapkan, pembangunan di Kaltim dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mencapai pemerataan pembangunan nasional. “Seharusnya support pada Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru bisa maksimal,” ujarnya.

Saran dan masukan dari Wakil Gubernur Kaltim tersebut selanjutnya akan dibawa BSKDN ke tingkat pimpinan pusat untuk ditindaklanjuti. “Kami diberi amanah untuk melakukan ini [menyerap saran] dan akan membantu secara maksimal. Saran-saran strategis akan memperbaiki penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat,” ucap Eko.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kaltim, Fitriansyah, mengatakan, momen ini amat tepat untuk berdiskusi terkait peningkatan kinerja pemerintah.

“Inti kegiatan ini adalah pemaparan dan penjelasan terkait beberapa hal yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan di daerah. Semuanya difasilitasi oleh Litbang Kemendagri, yang sekarang bertransformasi menjadi BSKDN,” katanya.