Kotabaru, Gatra.com - Ratusan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Kotabaru turun ke jalan menyampaikan aspirasi terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) akibat dampak dari larangan ekspor oleh pemerintah pusat.

Massa sudah terlihat di titik berkumpul, Siring Laut Kotabaru, Selasa (17/5) pagi. Mereka membawa dan membentangkan spanduk yang bertuliskan antara lain meminta pemerintah agar menyelamatkan nasib petani sawit Indonesia.

Koordinator aksi, Khairul Sani, mengungkapkan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut diantaranya, pihaknya ingin petani diselamatkan dan dilindungi khususnya petani kelapa sawit swadaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Presiden Joko Widodo juga diharapkan mencabut atau meninjau kebijakan moratorium eskpor Crude Palm Oils (CPO) dan produk turunannya.

Massa juga meminta Menteri Pertanian mencabut atau merevisi Permentan Nomor 1 Tahun 2018 agar ada kesetaraan antara petani kelapa sawit mitra dan petani kelapa sawit swadaya, seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) wajib menerima atau membeli TBS milik petani dengan harga sesuai ketentuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami juga meminta pihak terkait untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang telah membuat kebijakan sepihak perihal penurunan harga TBS petani sejak tanggal 23 April 2022 lalu," beber Khairul Sani kepada awak media usai penyampaian aksi damai.

Menurut Khairul, dengan adanya kebijakan yang merugikan itu, buah-buah sawit yang sudah dipanen banyak yang busuk dan ada masyarakat yang menjualnya dengan harga yang sangat rendah.

“Mau bagaimana lagi, kami pun terpaksa menjual dengan harga murah dari pada sawitnya busuk dan kondisi tersebut jelas merugikan kami sebagai petani sawit swadaya," ujarnya lirih.

Petani sawit swadaya mandiri, sebut Khairul, seolah-olah dijadikan anak tiri oleh PKS yang ada karena lemahnya perlindungan yang dilakukan sehingga para petani dirugikan.

"Yang menjadi persoalan adalah PKS seenaknya menurunkan harga TBS, bahkan itu juga terjadi pada tingkat pengepul. Kami seluruh Indonesia bersepakat hari ini turun secara serentak menyampaikan aspirasi dengan harapan para petani swadaya dapat terlindungi dengan baik,” cetusnya.

Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, memberikan apresiasi kepada massa yang datang dan bersepakat dengan apa yang menjadi tuntutan petani kelapa sawit.

"Dengan anjloknya harga maka tentu merugikan para petani sawit dan itu disampaikan kepada pemerintah daerah dan menjadi tugas pemerintah untuk bisa mencarikan solusinya," ujarnya.

"Padahal, sudah jelas dari Permentan Nomor 1 tahun 2018 melalui surat edaran Dirjenbun Nomor 165 kemudian ada pula surat edaran Gubernur Nomor 65 yang turunannya diteruskan kepada para PKS, dan ketika ada penurunan harga maka PKS telah melanggar aturan tersebut," imbuhnya.

Syairi pun memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk bisa membentuk Satgas berkenaan dengan harga TBS agar kedepannya tidak ada lagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mencoba bermain dengan para petani.

Sementara itu, Sekdakab Kotabaru, Said Ahmad Assegaf, mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung gerakan yang dilakukan oleh petani dalam menyuarakan aspirasi dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan pertemuan kembali sekaligus memanggil perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk bisa menjelaskan persoalan yang terjadi sehingga para petani dirugikan.

Ia menegaskan, PKS di Kotabaru wajib menerima TBS petani swadaya. Kemudian kepada kepada pihak penegak hukum untuk mengusut PKS yang menurunkan harga TBS sebelum larangan ekspor diberlakukan.

“Kita telah sepakati dan lakukan penandatanganan bersama pernyataan sikap yang isinya adalah, meminta agar moratorium ekspor dicabut, revisi Permentan Nomor 1 tahun 2018 tentang penetapan harga TBS untuk dihapuskan agar tidak ada diskriminasi antara petani swadaya dengan petani mitra PKS," jelasnya.