Jakarta, Gatra.com - Satu setengah jam tak terasa berlalu. Selain asik mengajak para utusan itu ngobrol, ayah dua anak ini juga langsung menyuruh tenaga ahlinya menelepon Kementerian Pertanian demi bisa memberesi satu dari sederet persoalan yang diusung oleh tetamunya itu.
Tetamu yang sesungguhnya juga ‘anak-anak’nya, lantaran lelaki 64 tahun ini adalah Ketua Dewan Pembina organisasi yang menaungi mereka; Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).
Ada sekitar 30 orang yang diterima kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini di ruang rapat KSP di komplek Istana Presiden, kemarin sore. Mayoritas mahasiswa beasiswa sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (Formasi), sisanya para ketua DPW Apkasindo.
Meski begitu, semuanya adalah bagian dari sekitar 268 orang peserta ‘aksi keprihatinan’ yang sengaja terbang dari 22 provinsi penghasil sawit untuk menggelar aksi keprihatinan di Jakarta.
Mereka menggelar aksi di depan Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan kawasan Patung Kuda hingga tengah hari. Dari lima poin permintaan mereka kepada Presiden Jokowi, yang paling utama adalah; meminta supaya kran ekspor dibuka kembali.
“Tadinya kami berharap bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Tapi lantaran Presiden masih rapat di Istana Bogor, akhirnya sekitar pukul 15:00 Wib, kami dapat kepastian kalau yang menerima Apkasindo adalah Kepala KSP yang notabene Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, alhamdulillah,” kata Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo, Rino Afrino jelang siang tadi.
Di sinilah pemandangan unik terjadi. Panglima TNI 2013-2015 itu sontak haru menengok penampilan para Ketua DPW yang hadir itu. Masing-masing memakai pakaian dan asesories adat daerah asalnya. “Udah kayak parade kebudayaan nasional,” ujar Moeldoko sambil mempersilahkan tetamunya duduk.
Layaknya orang tua kepada anak, Moeldoko yang ditemani dua orang tenaga Ahli Utama itu, kemudian dengan sabar mendengar unek-unek yang mulai berpendar. Selain meminta larangan ekspor dicabut, tetamu Moeldoko juga meminta supaya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 01 tahun 2018 direvisi lantaran sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.
Penetapan harga selama ini tidak adil. Sebab yang diatur dalam Permentan itu hanya harga TBS petani sawit yang bermitra dengan perusahaan. Total petani semacam ini hanya 7 persen dari 100 petani kelapa sawit. Itulah makanya kami meminta Permentan ini direvisi.
Urusan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) juga dikeluhkan lantaran sudah 5 bulan aplikasinya tidak bisa diakses. “Kebun kelapa sawit yang diklaim masuk dalam kawasan hutan juga menjadi masalah berat kami para petani. Yang sudah sertifikat juga diklaim kawasan hutan,” kata salah seorang anggota Dewan Pakar DPP Apkasindo, Wayan Supadno, yang ikut hadir di sana.
Beres mendengar semua unek-unek tetamunya itu, sejenak Moeldoko menarik napas dalam. “Saya akan sampaikan permintaan ini kepada Presiden,” katanya.
“Kebijakan pelarangan ekspor ini bukan berarti Presiden tidak melindungi kepentingan petani sawit. Di sisi lain Presiden harus memikirkan kebutuhan Minyak Goreng Sawit (MGS) dalam negeri yang juga sangat berdampak. Pemerintah sedang mengevaluasi progres ketersediaan MGS itu, khususnya yang subsidi,” katanya.
Khusus soal klaim kawasan hutan kata Moeldoko, dia berjanji akan segera menggelar rapat pendalaman. “Yang pasti, saya sangat mengapresiasi aksi keprihatinan petani yang berjalan tertib dan mengedepankan kepatutan dalam berorasi,” wajah Moeldoko kelihatan bangga.
Abdul Aziz
