Home Politik Dai Kamtibmas Dinginkan Suasana Panas Tahun Politik

Dai Kamtibmas Dinginkan Suasana Panas Tahun Politik

Karanganyar, Gatra.com- Dai Kamtibmas diandalkan mengendali situasi memanas di tahun politik. Mereka bertugas meredam berbagai isu memecah belah terutama berkaitan agama.

Hal itu disampaikan Kapolres Karanganyar AKBP Danang Kuswoyo kepada wartawan usai memimpin pembinaan forum dai Kamtibmas Karanganyar bertajuk meningkatkan peran potensi masyarakat dalam harkamtibmas di rumah dinas bupati, Rabu (18/5). Dari 17 kecamatan, masing-masing diwakili 10 orang dengan didampingi masing-masing dua personel Binmas Polsek.

"Pesan-pesan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat itu yang menjadi misi dai kamtibmas. Di tahun-tahun politik ini diprediksi bermunjulan panggung-panggung yang menggiring opini masyarakat. Jika sampai menyangkut agama dan gesekannya, itu yang berbahaya," katanya.

Para dai kamtibmas bentukan Polres Karanganyar diyakini merupakan simpul masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka menjadi panutan dan dihormati. Kata-kata yang keluar dari para dai sebaiknya menyejukkan, memberi solusi di tengah pertikaian dan menjaga stabilitas keamanan bersama aparat kepolisian.

Saat ini, peran mereka mulai digenjot lagi untuk meyeriusi problem penyakit kuku dan mulut (PMK) sapi dan hepatitis. Kapolres mengatakan, dai kamtibmas terbukti mampu membantu pemerintah menyosialisasikan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.

"Sama halnya saat pandemi Covid-19. Kini, dai kamtibmas juga diajak mendinginkan suasana saat semua sedang serius tentang antisipasi PMK dan hepatitis," katanya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan dai kamtibmas mengempan pesan kedamaian yang harus disampaikan ke masyarakat. Menjelang tahun politik, dai kamtibmas perlu berperan ekstra. "Tahun politik biasanya suasana menghangat. Itu harus didinginkan melalui dai," katanya.

Ketua Dai Kamtibmas Karanganyar Khafizi mengatakan dai Kamtibmas mengemban kode etik yang terlarang dilanggar. Satu diantaranya tak boleh ikut arus politik praktis.   

1098