Bantul, Gatra.com – Menargetkan pertumbuhan satu juta usaha kelas menengah di 2024, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkop UMKM) tidak akan lagi fokus pada usaha mikro dan kecil. Bantuan akses permodalan akan difokuskan ke usaha kelas menengah.
“Sesuai instruksi Presiden kita diminta menumbuhkan satu juta wirausaha menengah baru penggabungan dari usaha mikro dan kecil. Dua tahun lagi, pemerintah berharap wirausaha tumbuh minimal empat persen dari jumlah penduduk. Agar bisa disebut negara maju,” katanya Menkop UKM Teten Masduki, Kamis (19/5).
Hari ini Teten mengkhususkan diri berkunjung ke Palm Craft Workshop, di Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berdialog mengenai keberadaan koperasi rantai pasok bahan baku untuk produk impor.
Pertumbuhan wirausaha di Indonesia menurut Teten stagnan pada angka 3,18 persen. Padahal jika ingin disebut negara maju maka jumlah wirausaha minimal empat persen. Indonesia masih kalah dengan Singapura yang wirausahanya 8,6 persen dari 7 juta penduduknya.
Demikian juga dengan Thailand dan Malaysia yang lebih dari empat persen, Indonesia bagi Teten terlambat dan tertinggal jauh dibelakang dalam pertumbuhan wirausaha.
“Strateginya apa, saya tidak ingin menambah yang mikro-mikro. Justru yang mikro ini dikurangi sebab usaha mikro dibikin karena pemiliknya tidak ada kerjaan. Biasanya mereka adalah pekerja pemerintah atau swasta,” lanjutnya.
Kemenkop UKM akan segera melakukan inventaris ke daerah untuk menemukan pelaku UMKM yang memiliki potensi besar dinaikan kapasitas usahanya sehingga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
“Nanti ini yang dibesarkan. Ini yang nanti dibiayai. Akses pembiayaan, bukan modal kerjanya,” kata Teten.
Kita mungkin, inventaris mana pelaku UMKM di setiap daerah yang potensi dinaikan kapasitas usahanya sehingga menyerap tenaga kerjanya lebih banyak dibandingkan usaha mikro-kecil.
Kepada pemerintah daerah, Teten menyatakan dibandingkan menghadirkan investor dan usaha baru. Konsep pengembangan usaha mikro yang sudah menjadi usaha menengah adalah pilihan yang rasional dan lebih berkelanjutan (sustainable).
“Bukannya kita mengabaikan peranan usaha mikro-kecil yang telah 97 persen menopang perekonomian. Namun faktanya dari jumlah 65 juta UMKM hanya 19,18 persen yang bisa mengakses pembiayaan. Ini kekuatan ekonomi yang selama ini kita abaikan,” ucap Teten.
Kementerian juga bakal menyediakan pelatihan bagi para pelaku UMKM yang berasal dari profesional bukan lagi dari birokrasi dengan konsep pendekatan inkubasi atau proyek percontohan pada satu produk maupun daerah.
Terkait dengan koperasi, pemerintah terus mendorong kehadiran koperasi produktif yang dinilai lebih efektif memberikan dampak ekonomi dibandingkan koperasi simpan pinjam. Koperasi yang memenuhi kebutuhan bahan baku produk ekspor juga masuk kategori koperasi produktif.
