Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ekspor minyak goreng sawit akan kembali dibuka pada Senin (23/5) mendatang.
“Meskipun ekspor dibuka pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” kata Jokowi dalam pernyataan resminya di kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan pada Kamis (19/5).
Ia menyebut, kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng yang diberlakukan pemerintah saat ini telah berhasil meningkatkan pasokan dalam negeri dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara nasional, kebutuhan minyak goreng curah sekitar 194 ribu ton per bulan. Setelah diberlakukannya pelarangan ekspor pada April 2022 kemarin, pasokan minyak goreng curah berhasil naik hingga 211 ribu ton per bulan.
“Pada Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Saat ini pasokannya melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Jokowi, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada April, sebelum pelarangan ekspor harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar Rp19.800. Setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 - Rp17.600.
“Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah,” jelasnya.
Jokowi juga menyebut akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuannya, agar lembaga ini lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri.
“Di sisi lain mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat merugikan rakyat,” tegas Jokowi.
