Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan lagi-lagi ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menangani permasalahan di negara ini. Kali ini, Luhut diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan karut marut masalah minyak goreng.
Anggota Komisi 6 DPR RI Deddy Yevri Sitorus menganggap penunjukkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP), untuk mengurusi sengkarut minyak goreng tidak tepat.
“Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahkan tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian sekaligus?” kata Deddy kepada wartawan, Selasa (24/05).
Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, lanjt Deddy, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan. “Ini berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” ujar Deddy.
Menurut Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, penunjukkan LBP berpotensi melahirkan is konflik kepentingan. Karena Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.
“Sedikit banyak hal ini akan menimbulkan rumor negatif dalam penyelesaian kasus hukum yang sedang berjalan. Hal itu justru akan menjadi kontra produktif karena beliau dipersepsikan sebagai bagian dari masalah,” ujar Deddy.
Menurut Deddy, nama LBP terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang dia tangani. Sebut saja ketika menjadi komandan penanganan masalah pandemi, muncul isu bisnis antigen dan PCR yang bikin heboh.
Demikian pula ketika ditunjuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, santer juga di media tentang keterlibatan LBP dalam perseteruan konsesi proyek pembangunan PLTA terbesar di Asean yang rencananya dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara. “Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir ditengah masyarakat,” terang Deddy.
“Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi, ujarnya. Apalagi jabatannya sudah sangat banyak, kesannya jadi seolah-oleh tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP,” kata Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Utara ini.
