Jakarta, Gatra.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution angkat bicara soal peran Lin Che Wei (LCW) sebagai terduga calo atau penghubung antara pengusaha dengan pemerintah. Darmin membantah jika LCW disebut sebagai penghubung. "Kita juga gak perlu penghubung,” ucap Darmin melalui sambungan telepon pada Rabu (25/05).
Menurutnya, kantor Menteri Perekonomian bisa saja memanggil para perusahaan dan industri setiap saat tanpa perlu penghubung. Darmin mengatakan bahwa LCW memiliki posisi sebagai Tim Asistensi di Kementerian Perekonomian. Bahkan sebelum dirinya ditunjuk sebagai Menko Perekonomian selama 2015-2019.
“Pak CW itu, begitu saya manggil dia. Pak CW itu di Kantor Menko, sejak zaman Pak Sofyan Djalil. Dan waktu itu, saya teruskan. Pak CW itu posisinya adalah tim asistensi,” ujar Darmin.
Menurutnya, LCW memiliki pengetahuan yang luas dan memahami bidang pangan, pertanahan, kehutanan, industri dan pasar modal. Ketika menjadi Menko Perekonomian, Darmin mengaku sering berdiskusi dengan LCW.
“Kita minta pendapat dia. Bisa mengenai pangan, bisa mengenai pertanahan, bisa mengenai kehutanan, bisa mengenai kemiskinan perkotaan dengan perumahan. Itu substansi diskusinya itu panjang lebar,” katanya.
Menurut Darmin, tugas kantor Menko hanya mengkoordinasi kementerian-kementerian teknis. Sedangkan pelaksana kebijakan adalah kementerian teknis.
"Itu yang kita kerjakan, sebagai kantor Menko, jangan lupa ini kantor Menko, bukan kementerian teknis. Sebagai kantor Menko itu tugasnya mengkoordinasi, jadi kita kalau rapat, apa lagi kalau rapat itu selalu mengikutsertakan kementerian terkait, untuk setiap aspek yang dibahas,” katanya.
Darmin menceritakan tentang proses pengambilan keputusan tentang kebijakan Biodiesel di zamannya. Dalam rapat tersebut, semua pihak diundang. Agar keputusan yang diambil sesuai aturan.
“Saya ingat misalnya mengenai kelapa sawit itu rapat-rapatnya mungkin 2 sampai 3 kali setiap minggu itu. Mengenai biodiesel B20. Lah itu, itu rapat dengan perwakilan dari perusahaan kelapa sawit dan industri pengolahannya, dengan perwakilan dari perusahaan BBM termasuk Pertamina. Kemudian dengan perwakilan dari ESDM kadang-kadang dengan perwakilan dari BPDPKS sama pertanian,” Darmin menjelaskan.
Karena itu Darmin menilai pemerintah tidak memerlukan penghubung dengan pengusaha. “Tidak ada keputusan yang diambil di luar rapat, itu prinsip dasar buat saya (selama jadi Menko). Buat saya gak relavan itu penghubung,” katanya.
