Banyumas, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada tahun 2024 berada di angka 14%. Karena itu, Bupati Banyumas, Achmad Husein meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memerhatikan capaian itu.
“Saya minta seluruh organisasi pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bisa merumuskan target tersebut. Sehingga kalau saat ini masih 21,6% artinya setiap tahunnya harus berhasil minimal 2,5%, untuk menuju tahun 2024 14%,” kata Husein, dalam keterangannya, Kamis (26/5).
Ia mengatakan, target tersebut akan sulit dicapai apabila OPD saling lempar. Sehingga perlu ada leader atau penanggung jawab dalam melaksanakan program ini. Meski demikian Husein tetap memberikan apresiasi pada OPD dan elemen lain yang selama ini telah melakukan upaya penanganan stunting.
“Dilaporkan setiap bulanya bahkan bilamana perlu ada rapat khusus, seperti penanaganan menurunan AKI AKB,” ucapnya dalam Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2022.
Husein meminta OPD bergerak sesuai dengan tupoksinya. Semua dapat melakukan kegiatan seperti intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak maka target 14% di tahun 2024 akan tercapai.
“Tanpa kerja terpadu dari OPD terkait, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah ditentukan itu,” ucap Husein.
Kepala Bapeddalitbang, Kristanta memaparkan angka stunting di Banyumas masih cukup tinggi yaitu 21,6%, sehingga perlu kerja keras semua pihak yang terlibat. Untuk dapat memudahkan penanganan ada penentuan desa lokus dengan 29 indikator sebagai penentu. Desa lokus akan diampu oleh masing-masing OPD yang terlibat penanganan stunting.
“Permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD adalah masih kurangnya edukasi terkait KB, rendahnya asi ekslusif, belum semua balita imunisasi lengkap, akses air bersih masih rendah serta rumah tangga yang mengolah limbah masih rendah, pernikahan di bawah umur masih tinggi,” kata Kristanta.
Oleh karena itu pihaknya akan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memayungi penurunan stunting di Kabupaten Banyumas baik melalui RPJMD maupun SK Bupati terkait tim percepatan penurunan stunting. Besaran program di OPD untuk penanganan stunting juga dipaparkan yang harus disinergikan dengan 15 desa lokus.
Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2022, juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Ny Erna Husein, OPD yang menangani Stunting seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPPKBP3A, Dinsospermasdes, Dinpertan KP, Dinperkim dan Kemenag semua dibawah koordinator Bappedalitbang. Selain itu ada camat yang desanya terdapat lokus stunting seperti Camat Kebasen, Cilongok, Sumbang, Jatilawang, dan Ajibarang
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Banyumas, Novita Sabjan melaporkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengadvokasi seluruh elemen sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas. Komitmen bersama pada rembuk ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bupati dan peserta rembuk.
