Home Ekonomi DPR Sebut Audit Industri Sawit Harus Transparan dan Bisa Menurunkan HET Migor

DPR Sebut Audit Industri Sawit Harus Transparan dan Bisa Menurunkan HET Migor

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah berencana mengaudit perusahaan produsen sawit pada Juni 2022 mendatang. Anggota Komisi VI DPR fraksi PKS, Amin AK berharap audit itu dibuka secara transparan bahkan bisa menunjukkan penurunan terhadap harga minyak goreng. Jauh sebelum bicara hasilnya, Amin menilai, audit harus mengedepankan sisi permintaan atau demand. Pemerintah harus menetapkan patokan harga jual akhir produk minyak goreng dan jumlah kebutuhannya.

Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng disebut Amin telah dipatok Rp14 ribu per liter dengan jumlah kebutuhan sebanyak 10 juta ton CPO. Dengan menjadikan dua garis batas dari sisi demand tersebut, Amin menilai, audit yang mendesak saat ini adalah mengetahui biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar untuk memproduksi satu liter minyak goreng.

"Jangan-jangan dengan audit yang transparan dan bebas dari kepentingan, HET-nya bisa di bawah Rp14 ribu per liter. Ini tentu harus dibuktikan lewat audit tersebut, " kata Amin melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu malam (30/5).

Audit kedua yang dinilai Amin penting adalah data pasokan dan distribusi CPO dan minyak goreng. Selama ini, menurutnya, masyarakat curiga, apakah pengusaha betul-betul mematuhi ketentuan DMO 20% CPO atau CPO tersebut benar dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri.

"Dengan mekanisme audit yang transparan dan bebas kepentingan, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab," kata dia.

Menurut Amin, audit dan sanksi adalah dua hal yang berbeda. Selama ini, pemerintah sudah menggaungkan audit, namun dalam pandangan Amin, hasil audit tidak dipublikasikan secara transparan.

Belum lagi dengan sanksi bagi pengusaha yang melanggar, Amin melihat pemerintah tidak pernah serius dan tegas terhadap para pelanggar. Ia khawatir hasil audit hanya menjadi alat tawar-menawar kepentingan penguasa dan oligarki sawit.

"Poin ini menjadi kunci apakah audit yang dilakukan akan berdampak pada stabilitas dan pengendalian harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri, terutama minyak goreng curah," katanya.

51