Home Lingkungan Pakar Hidrologi: Waspada Penurunan Tanah untuk Cegah Banjir Rob Pantura

Pakar Hidrologi: Waspada Penurunan Tanah untuk Cegah Banjir Rob Pantura

Banyumas, Gatra.com – Pakar hidrologi Unsoed, Yanto Ph.D merekomendasikan agar pemerintah melakukan sejumlah hal untuk mencegah atau memperlambat laju penurunan tanah di kawasan pesisir utara Jawa atau lazim disebut pantura.

Jika tak dicegah, penurunan muka tanah berimbas pada fenomena banjir rob abadi yang akan bertambah parah dari tahun ke tahun. Pasalnya, permukaan muka air laut juga semakin naik dari tahun ke tahun.

“Secara umum ada dua faktor yang harus diperhatikan, penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut,” kata Yanto.

Yanto menjelaskan, penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa mencapai 2-14 sentimeter per tahun dan jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang mencapai 3-5 sentimeter.

Masalahnya, kedua fenomena ini tidak bisa dikembalikan ke kondisi semula jika sudah terjadi. Karena itu, yang paling memungkinkan dilakukan saat ini oleh pemerintah dan masyarakat adalah pengendalian pengambilan air tanah untuk menghambat laju penurunan muka tanah.

“Penurunan muka tanah di pantai utara itu antara 2-14 sentimeter per tahun, ya. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut, yang mencapai 3-5 sentimeter per tahun,” ucap dia.

Menurut dia, meski pengambilan air tanah sudah di atur, akan tetapi praktiknya masih terjadi pelanggaran secara massif. Karena itu dibutuhkan penegakan hukum untuk pelanggar pengekstraksi air tanah, terlebih skala industri.

“Oleh karena itu, untuk mengatasi banjir rob, supaya tidak menjadi fenomena abadi, salah satu upayanya yakni dengan mencegah terus berlangsungnya penurunan muka tanah. Ini harus diupayakan ya, karena penurunan muka tanah ini karena ekstraksi air tanah berlebihan,” jelasnya.

Yanto menambahkan, ekstraksi berlebihan air tanah ini patut diduga dilakukan karena warga tidak bisa mendapatkan air permukaan. Alasan lainnya yakni tidak ada suplai air bersih yang memadai untuk masyarakat dan industri.

Karena itu, pemerintah sudah sepatutnya menyediakan infrastruktur untuk mencukupi kebutuhan masyarakat agar praktik ekstraksi air tanah melalui sumur bisa berkurang.