Banyumas, Gatra.com – Kepala Polres Purbalingga, AKBP Era Johny Kurniawan menyatakan Purbalingga tidak memiliki distributor pertama untuk memperoleh migor dari produsen, sehingga produk hanya dapat tiba di Purbalingga melewati distributor utama.
“Distributor pertama ini berasal dari Semarang. Dari distributor pertama kemudian dipasok ke distributor kedua di Purbalingga, lalu ke distributor ketiga, pengecer, hingga sampai di konsumen,” kata Kapolres dalam keterangannya, Selasa (31/5).
Panjangnya rantai distribusi ini, lanjut Kapolres menyebabkan harga migor curah di tingkat eceren lebih tinggi dibanding Harga Eceran Tertinggi (HET) ketetapan pemerintah. Sesuai amanah dari pemerintah pusat, harga eceran tertinggi (het) minyak goreng curah (migor) Rp15.500 rupiah per kilogram ke konsumen.
“Distributor pertama ini berasal dari Semarang. Dari distributor pertama kemudian dipasok ke distributor kedua di Purbalingga, lalu ke distributor ketiga, pengecer, hingga sampai di konsumen,” katanya.
Kapolres memberi pernyataan dalam rapat koordinasi bersama Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Dinperindag) Purbalingga, dan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga di Ruang Rapat Bupati, Selasa (31/5).
Adapun Kepala Dinperindag Purbalingga, Johan Arifin menyampaikan masalah utama di lapangan adalah harga migor di tingkat konsumen masih di atas HET yang ditetapkan. Selain itu, kendala jarak dari kecamatan yang jauh dari pusat kota seperti Kecamatan Rembang juga menjadikan harga migor di kecamatan tersebut tinggi.
"Hal ini karena distributor kedua di Purbalingga memasok migor ke distributor ketiga tidak langsung ke pengecer," kata Johan.
Bupati Purbalingga, Tiwi menyebutkan perlunya peran BUMD Puspa Hastama untuk mendistribusikan migor dari distributor kedua langsung ke konsumen. Hal ini juga agar memudahkan pedagang eceran di beberapa kecamatan yang jauh dari kota, bisa mendapatkan akses yang mudah dengan harga yang lebih murah, sehingga mereka tidak menjual migor di atas het yang telah ditetapkan.
“Ke depannya kita perlu adakan lagi rapat bersama para distributor kedua, agar kita bisa tahu apa kendala di lapangan, dan kita sepakati harga dari mereka,” kata bupati.
