Jakarta, Gatra.com - Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang andal dan aman, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Selasa, 31 Mei 2022.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran informasi.

“Salah satu poin yang akan ditandatangani ini adalah sertifikat elektronik BSSN untuk kementerian. Hit/tanda tangan yang dilakukan tiap hari sampai saat ini sudah sampai 800 ribu tanda tangan secara elektronik,” ujar Hinsa.

Data BSSN per 30 Mei 2022 telah dilaksanakan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait pemanfaatan sertifikat elektronik antara BSSN dengan 463 instansi yang terdiri dari 124 instansi pusat dan BUMN serta 339 instansi daerah dan universitas. Adapun jumlah hit transaksi tanda tangan elektronik sebanyak 66.032.272 sepanjang 2021.

“Dengan 800 ribu tandatangan elektronik (per hari) jika dikonversi satu tanda tangan bernilai paling tinggi 5.000 rupiah, maka dalam setahun kita memberikan (penghematan) kepada negara sebesar Rp1,5 triliun,” kata Hinsa.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam sambutannya menyatakan, pihaknya telah melaksanakan transformasi digital sejak lama dimulai dengan aplikasi atau sistem informasi yang sederhana hingga saat ini menerapkan sistem informasi e-government yang mumpuni.

Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sertifikat elektronik antara Kemenko Polhukam dan BSSN menurutnya harus dilihat sebagai upaya memulai tahapan dan tingkatan baru dalam berkinerja. Ia berharap seluruh administrasi internal di lingkungan Kemenko Polhukam dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien.

Dirinya mengajak seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam agar menyongsong transformasi digital. “Mari kita berjalan cepat, sekarang sudah ada BSSN yang juga bisa mendorong kita untuk menjadi lebih cepat,” pungkas Mahfud.