Home Nasional BSKDN Kemendagri Minta Pemda Segera Penuhi SPM

BSKDN Kemendagri Minta Pemda Segera Penuhi SPM

Jakarta, Gatra.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto, meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat.

Eko dalam keterangan tertulis diterima pada Rabu (1/6), menyampaikan, agar masyarakat mendapat pelayanan standar minimum secara maksimal, pemda harus segera menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.

“Terus terang, dengan SPM ini, tentu pemerintah mempunyai harapan, bagaimana pelayanan dasar ini benar-benar kita laksanakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Eko dalam diskusi bertajuk Dinamika dan Problematika Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah ini melanjutkan, untuk dapat memenuhi SPM tersebut, maka semua elemen terkait di pemda harus mengawalnya secara saksama.

“Mulai dari perencanaan, penganggaran hingga realisasi mari kita kawal bersama. Bagaimana masing-masing tahapan dan kerja ini disinergikan,” ujarnya.

Menurut dia, karena banyaknya tantangan yang dihadapi Pemda untuk merealisasikan SPM, maka berbagai diskusi, termasuk diskusi kali ini, dapat menjadi forum untuk menghasilkan solusi.

“Problematika dari masing-masing daerah sangat bervariasi. Oleh karena itu, semakin banyak forum seperti ini, Bapak dan Ibu, kita akan semakin mengenali variasi-variasi persoalan dan jalan keluarnya untuk daerah kita,” katanya.

Guna memetakan persoalan dan solusi yang dapat diraih dalam mencapai target SPM, diskusi BSKDN tersebut menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya adalah Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, dan Dosen Politeknik STIA LAN.

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Erasukma Munaf, mengatakan, salah satu strategi yang ditekan daerahnya adalah membentuk tim koordinasi penerapan SPM.

“Tim melakukan koordinasi dan sosialisasi secara berkala dari lembaga-lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya,” kata Erasukma.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya komitmen kepala daerah untuk mencapai realisasi SPM. Ia kemudian menyampaikan faktor keberhasilan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai target realisasi SPM, khususnya dalam bidang pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

“Program SPM harus 100% dan wajib dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja,” ujarnya.

Eko sangat mengapresiasi jalannya diskusi tersebut. Ia mengharapkan para narasumber dan juga peserta dapat berkontribusi untuk mencapai SPM dengan memberikan saran kepada Pemda.

“Mari Bapak dan Ibu, jangan ragu-ragu menyampaikan pendapat. Karena forum ini dari, oleh, dan untuk kita bersama. Silakan [memberikan masukan],” katany

67