Tegal, Gatra.com- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat sindiran dari elit PDI Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan karena dinilai terlalu berambisi dan kemlinthi menjadi calon presiden, padahal tak punya prestasi. Pernyataan Trimedya itu disebut menyesatkan dan upaya mencari panggung.

Ketua Jaringan Rakyat Nusantara (Jari Nusantara) Bambang Mugiarto mengatakan, pernyataan Trimedya Panjaitan merupakan akrobat politik. "Trimedya Panjaitan sedang melakukan akrobat politik untuk mencari panggung," kata Bambang, Jumat (3/6).

Alih-alih membangun politik dirinya yang telah redup, apa yang dilakukan Trimedya menurut Bambang justru merugikan partainya. Sebabnya, isi pernyataan Trimedya menyesatkan dan bertujuan untuk membangun citra negatif terhadap Ganjar.

"Pernyataan itu sejatinya berdampak negatif terhadap partai. Karena sebagai Gubernur Jateng, Mas Ganjar adalah kader PDI Perjuangan," ujar Bambang yang dikenal sebagai kader gaek PDIP di Jawa Tengah.

Bambang mengatakan, apa yang dikatakan Trimedya terkait kemiskinan di Jawa Tengah dan tudingannya bahwa Ganjar melakukan manuver politik demi menjadi calon presiden 2024 adalah keliru dan menyesatkan.

Terkait kemiskinan, Bambang mempertanyakan data yang menjadi acuan Trimedya mengeluarkan pernyataan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah naik. "Dia dapat data dari mana? Saran saya, bung Trimedya perlu memperkaya literasi statistiknya," ujarnya.

Menurut Bambang, jika acuannya Badan Pusat Statistik (BPS),maka Jawa Tengah bukanlah provinsi termiskin di Pulau Jawa. Meskipun data BPS mencatat kemiskinan di Jawa Tengah lebih tinggi dari angka nasional, yakni mencapai 11,25 % pada tahun 2021 dan angka nasional mencapai 9,71 persen, tetapi angka kemiskinan di DI Yogyakarta mencapai 11,9 %.

"Data BPS, penduduk miskin di Jabar dan Jatim ternyata angka prosentasenya lebih tinggi dari Jateng yang angkanya 3,9 juta," ujar dia.

Sementara terkait tudingan jika Ganjar melakukan manuver politik demi menjadi calon presiden 2024, Bambang yang juga Ketua Umum Seknas Jokowi Jawa Tengah menyebut hal itu tidak memiliki dasar yang jelas. Sebab Ganjar selalu menegaskan urusan capres yang nantinya diusung PDIP adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.

Begitu juga dengan munculnya sejumlah relawan yang mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar, hal itu disebut Bambang murni lahir dari bawah dan tidak ada kaitannya dengan Ganjar. Menurut dia, kerelawanan politik itu terlahir dari demokrasi yang sesungguhnya menjanjikan partisipasi publik secara lebih luas, baik di dalam maupun di luar pemilu.

"Kecenderungannya, relawan politik berbasis pada kinerja individu atau figure-based politics. Bukan lagi berbasis patronase dan oligarkhis," tandasnya.

Sebelumnya elit PDIP Trimedya Panjaitan menyentil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui pernyataannya Rabu (1/6). Anggota DPR RI itu menyebut Ganjar tidak memiliki prestasi selama menjabat sebagai gubernur. “Ganjar apa kinerjanya delapan tahun jadi gubernur, selain main medsos? Apa kinerjanya” ujar Trimedya.

Trimedya kemudian membandingkan kinerja Ganjar dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dia menilai Puan lebih memiliki rekam jejak yang jelas baik di perpolitikan maupun dalam kepemimpinannya di beberapa jabatan, mulai dari Ketua Fraksi PDIP di DPR, Menteri Koordinator PMK, dan ketua DPR RI.

"Tolong gambarkan track record Ganjar di DPR. Kemudian sebagai gubernur selesaikan Wadas itu, selesaikan rob itu, berapa jalan yang terbangun, kemudian sekarang diramaikan kemiskinan di Jateng malah naik. Tolong masyarakat juga aple to aple membandingkan," kata dia.

Trimedya juga menuding Ganjar terlalu kentara menunjukkan ambisinya menjadi calon presiden, salah satunya dengan melakukan safari ke berbagai wilayah di Indonesia. Manuver politik Ganjar itu menurut dia sudah melewati batas. Bahkan anggota Komisi III itu menyebut Ganjar dalam istilah orang Jawa, kemlinthi atau sok.

"Kalau kata orang Jawa kemlinthi ya, sudah kemlinthi dia. Harusnya sabar dulu, dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng. Dia berinteraksi dengan kawan-kawan struktur di sana DPD, DPC DPRD provinisi, DPRD kabupaten/kota, itu baru," ujarnya.