Home Politik Bawaslu NTT Terus Monitoring Persiapan Tahapan Pemilu 2024

Bawaslu NTT Terus Monitoring Persiapan Tahapan Pemilu 2024

Kupang, Gatra.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur siap melakukan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dimulai 14 Juni 2022 mendatang.

“Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang sudah ditetapkan dan disepakati. Pemungutan Suara Pemilu digelar 14 Februari 2024 dan Pilkada digelar 24 November 2024. Karena itu kami dari Bawaslu NTT siap melakukan pengawasan,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTT Thomas Djawa ( 5/6).

Menghadapi pengawasan Pemilu dan Pilkada ini, kata Thomas, Bawaslu NTT telah mempersiapkan diri baik secara kelembagaan maupun jajaran di semua tingkatan terkait tugas pengawasan.

“Kami bersama teman–teman dari Bawaslu 22 Kabupaten/Kota telah berkoordinasi mengawasi mempersiapkan pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Kami sudah siap,” jelas Thomas.

Thomas juga mengatakan, Bawaslu mencatat sejumlah tantangan Pemilu dan Pilkada 2024. Salah satunya mengenai sumber daya manusia, dalam hal ini penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan dua pemilihan di tahun yang sama sekaligus.

“Kami sudah antisipasi mengatasi tantangan –tantangan untuk dua pemilihan yang sama pada tahun 2024 mendatang. Antaranya konsolidasi kelembagaan maupun penguatan kapasitan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini kapasitas komisioner baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Selain itu ada pula peningkatan sarana prasarana khususnya di bidang informasi dan tekhnologi,” kata Thomas.

Terkait peraturan-peraturan Bawaslu selain kewenangan Bawaslu terkait fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran sengketa kata Thomas masih menunggu peraturan dari KPU terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Untuk kegiatan teknis pengawasan terkait Pemilu dan Pilkada kami sudah siap. Masih menunggu keputusan yang diterbitkan oleh KPU RI untuk KPU di tingkat Provinsi. Kami harapkan rancangan keputusan yang masih dalam bentuk draf ini dapaat diselesaikan secepatnya,” kata Thomas.

79