Semarang, Gatra.com - Anggota DPD RI asal Jawa Tengah (Jateng) Dr. Abdul Kholik menolak rencana pemerintah pusat menaikkan tiket masuk ke Candi Borobudur di Magelang senilai Rp750 ribu.

Dengan harga tiket yang mahal akan merugikan pariwisata daerah, akan berimbas kepada perekonomian masyarakat setempat menjadi lesu.

“Saya menolak keras rencana menaikkan tiket Candi Borobudur Rp750 ribu, karena sangat merugikan masyarakat,'' kata Abdul Kholik dalam rilis, Minggu (5/6).

Menurutnya, kalau tujuan untuk membatasi jumlah pengunjung atau wisatawan ke Borobudur bisa dilakukan tanpa harus menaikkan harga tiket sampai terlalu mahal. Pembatasan jumlah pengunjung bisa dilakukan dengan cara mengatur jadwal dan membatasi orang agar tak naik sampai puncak candi Borobudur.

“Jadi tidak harus semua pengunjung atau wisatawan bisa naik ke puncak candi Borobudur,” ujarnya.

Kholik menambahkan bagi masyarakat Jateng, terutama Jateng bagian selatan, Borobudur adalah ikon dan aset yang sangat berharga sebagai pendorong pusat pertumbuhan ekonomi dan wisata.

''Jadi tak bisa segampang apalagi sesembrono itu. Keputusan seperti ini harus mendengarkan aspirasi banyak pihak terkait,” kata legislator dari Cilacap ini.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan membatasi pengunjung Candi Borobudur dengan menerapkan tarif baru untuk tiket masuk bagi turis asing maupun lokal.

Bagi pengunjung atau wisatawan lokal nantinya diharuskan membayar tiket Rp750 ribu untuk sekali masuk. Tapi untuk pelajar tarif diturunkan menjadi Rp5.000.

Sedangkan untuk wisatawan mancanegara bakal dikenakan tarif US$100 dollar jika dirupiahkan setara dengan Rp 1.443.000 (asumsi kurs Rp 14.400)

Menurut Luhut jumlah wisatawan ke Candi Borobudur nantinya akan dibatasi sebanyak 1.200 orang per hari.