Lubuklinggau, Gatra.com - Adanya penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang masih menjadi pertanyaan bagi sejumlah pegawai. Utamanya yang bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau, Sumsel.

Sebab menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), status pegawai pemerintah mulai 2023 mendatang hanya ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala BKPSDM Lubuk Linggau, Yulita Anggraini mengatakan, penghapusan status honorer sudah diwacanakan sejak lama. Maka itu muncul istilah Honorer Kategori 1 dan 2 (K1 dan K2). Meski begitu, BKPSDMA mengakui pihaknya masih membutuhkan peran honorer.

"Istilah honorer beberapa tahun ini memang sudah tidak ada lagi. Tapi ada formasi pegawai yang tidak bisa dipenuhi PNS, maka ada pegawai tenaga sukarela yang diupah sesuai dengan kemampuan (anggaran) kita," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/6/2022).

Yulita mencontohkan, seperti pegawai cleaning service dan sopir tidak bisa diisi oleh formasi ASN. Sebab setiap penerimaan CPNS, kedua formasi itu tak pernah dibuka oleh pemerintah.

"Formasi yang dibuka paling bagian administrasi. Jadi tidak mungkin bagian administrasi melakukan pekerjaan seperti menyapu dan mengepel. Kami di BKPSDM itu (meminta) OPD sendiri yang mengatur kontrak satu tahun," terangnya.

Sementara itu, Walikota Lubuk Linggau, H SN Prana Putra Sohe mengaku jera merekrut tenaga PPPK. Akibat dari penerimaan PPPK di Lubuk Linggau tahun ini, anggaran Pemkot Lubuk Linggau defisit hingga Rp11 Miliar.

Pria yang kerap disapa Nanan itu menyebut bila sistem pengupahan masih dibebankan ke daerah, Pemkot Lubuk Linggau dipastikan tidak merekrut PPPK pada tahun ini.

"Kalau untuk penerimaan tahun ini tidak mungkin lagi, kecuali dari pusat. Kalau (penerimaan) PNS masih buka karena anggarannya jelas dari pusat," tutupnya.