Palembang, Gatra.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana menyambangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta, guna memperjuangkan nasib para tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota Palembang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan ke Jakarta menggelar pertemuan dengan Kemenpan RB. Tujuannya, terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui MenPANRB yang meniadakan tenaga honorer mulai November 2023 mendatang.

Dimana, menurut Kemenpan RB bahwa status pegawai pemerintah mulai 2023 mendatang hanya ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Artinya, tak ada lagi tenaga honorer.

“Jadi, kami berencana akan meminta kepada Menteri PANRB suatu pertimbangan, dengan mengirimkan surat secara resmi sebelumnya,” ujarnya di Palembang, Senin (6/6).

Sebagai rekomendasi yang ditawarkan, lanjutnya, Pemkot Palembang sangat berharap Pemerintah Pusat memberi kepastian dengan memprioritaskan seluruh pegawai honorer harus direkrut menjadi PPPK. Sebab, keberadaan pegawai honorer di lingkungan Pemkot Palembang sangat dibutuhkan.

Bukan itu saja, sambungnya, apalagi kinerja honorer tersebut dinilai menjadi ujung tombak dalam menjalankan fungsi pemerintahan. “Ya, bukan hanya tenaga pendidikan dan kesehatan saja yang jadi prioritas usulan. Namun, kami usulkan juga dari formasi lain, supaya mereka bisa direkrut menjadi PPPK,” ujarnya.

Dijelaskannya, usulan tersebut juga telah melalui pembahasan pada Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi), yang harus diselesaikan hingga batas waktu pada 28 November 2023 mendatang.

“Perekrutan seluruh tenaga honor untuk diikat dalam PPPK ini juga langsung didukung Wali Kota Palembang. Mereka harus mengikuti rangakaian tes di PPPK nanti dengan jumlah Non PNSD 5.400 orang,” katanya.