Karanganyar, Gatra.com - Institusi pendidikan diminta mengantisipasi praktik perundungan di sekolah. Para guru harus tahu cara mengantisipasinya jelang dimulai tahun ajaran 2022/2023.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Karanganyar, Agam Bintoro mewanti-wanti potensi kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Kekerasan itu bisa berupa verbal maupun fisik. Baik itu dilakukan antarpeserta didik maupun tenaga pendidik. 

Sebelum memasuki tahun ajaran baru, Agam mengingatkan segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis harus dihapus.

"Institusi pendidikan merupakan salah satu klaster gugus tugas pencegahan kekerasan anak, perdagangan orang dan pembatasan ekonomi bagi kaum perempuan. Perundungan atau bullying itu salah satu bentuk kekerasan. Di sekolah apalagi. Maka, kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar para pendidik, tenaga kependidikan dan lingkungan sekolah mendeteksi dini jika ada potensi seperti itu," katanya, Rabu (8/6).

Ia meyakini seluruh pengajar pasti memahami cara mendidik secara bijak. Para pengajar diminta tak boleh menyudutkan peserta didik, karena kurang baik nilai akademik maupun kekurangan lainnya. Para pengajar juga harus mengetahui potensi terjadi perundungan kemudian melakukan pendekatan.

“Perundungan ini mengakibatkan perkembangan tidak baik bagi korban. Bisa menghambat pertumbuhan mental. Regresi, jadi pendiam dan takut melapor, gelagat umum dijumpai. Kalau enggak kuat, malah pindah sekolah," katanya.

Berbagai kondisi korban jadi sasaran perundungan. Tak hanya angka akademik jeblok, tapi juga kondisi fisik kurang atau malah siswa yang pandai di kelas bisa jadi sasaran perundungan.

"Selain perundungan, kekerasan terhadap anak bisa berupa penggencetan dan grooming. Kalau grooming itu sudah mengarah ke kejahatan pelecehan seksual," katanya.

Jika menemui praktik tersebut, korban dapat melapor ke pihak sekolah, pemerintah setempat atau malah ke kantornya.

"Kasusnya akan ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Akan dikaji bagaimana menyelesaikan persoalan," katanya.

Sementara itu dalam sosialisasi PPDB tingkat TK SD dan SMP di kantor Disdikbud Karanganyar, Bupati Juliyatmono meminta sapu bersih angkatan wajib belajar. Ia memastikan sekolah negeri mampu menampung calon peserta didik.

"Tak ada alasan enggak sekolah. Bisa tertampung. Orangtua juga memiliki pilihan menyekolahkan ke swasta. Jadi sekolah swasta juga terbuka kesempatan menampung calon peserta didik," katanya.