Jakarta, Gatra.com - Muhammad Rudi sumringah keluar dari Gedung Nusantara I Senayan Jakarta, tiga hari lalu. Misinya untuk menggeber empat sektor prioritas pada fokus pembangunan Batam 2020-2024; industri manufaktur, jasa, pengembangan pariwisata dan logistik bakal berjalan mulus.
Soalnya Komisi VI DPR RI baru saja menyetujui usulan penambahan pendanaan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp386 miliar yang dibutuhkan oleh empat Sektor Prioritas (SP) tadi.
Dan apa-apa yang bakal digeber lelaki 58 tahun ini di tahun depan, juga bakal berjalan mulus lantaran Pagu Indikatif Belanja Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1,72 triliun, juga disetujui.
"Empat sektor prioritas tadi diperlukan untuk mendukung berhasilnya capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diamanatkan kepada BP Batam," kata lelaki yang juga Wali Kota Batam ini.
Rudi sendiri tak sendirian datang ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu. Dia ditemani oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam.
Agaknya tak berlebihan jika RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Martin Manurung itu, menyetujui anggaran yang disodorkan Rudi.
Sebab dalam menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode Januari-Mei 2022 Rudi juga tak tanggung-tanggung. Naik 56 persen ketimbang periode yang sama di tahun lalu. Artinya, kalau pada periode tahun lalu hanya Rp488,9, periode yang sama tahun ini membengkak menjadi Rp762 miliar.
"Pada sisa waktu tahun ini, BP Batam akan mempercepat realisasi penerimaan PNBP dan menggesa proses pencairan anggaran, pengadaan dan realisasi berbagai kegiatan yang sudah direncanakan," Rudi bertekad.
Abdul Aziz
