Batang, Gatra.com - Keberadaan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran. Pemkab setempat menyebut kebutuhan tenaga kerja bisa mencapai 287 ribu orang.

"Diperkirakan sampai tahun 2031 nanti, kebutuhan tenaga kerja di KIT Batang minimal mencapai 287 ribu orang," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Batang Suprapto, Sabtu (11/6).

Suprapto mengatakan, pada tahap awal, Presiden Joko Widodo sudah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pabrik dari tiga investor. "Tiga pabrik itu minimal kebutuhan tenaga kerjanya 10 ribu sampai 15 ribu untuk tahun 2023 dan 2024,” ujarnya.

Menurut Suprapto, pemkab melalui Disnaker sedang menginventarisasi calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan di KIT Batang. Koordinasi dan komunikasi intens juga terus dilakukan dengan pengelola kawasan industri yang direncanakan berada di lahan seluas 4,3 ribu hektar itu.

“Yang jelas kita lagi berusaha mengutamakan orang Batang dulu. Karena kita sudah ada regulasi Perbup 42 Tahun 2021 yang mengutamakan warga Batang terserap di KIT Batang,” jelasnya.

Untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan, pemkab menurut Suprapto juga akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tenaga kerja karena tidak semuanya memiliki keahlian yang dibutuhkan perusahaan.

“Upaya kita sekarang lagi menyiapkan sarana prasaran Balai Latihan Kerja (BLK), karena yang kita punya sekarang tidak layak dan harus direvitalisasi,” ungkapnya.

Suprapto menyebut, pembangunan BLK tersebut akan dilakukan pada tahun ini. Pemkab sudah menyiapkan lahan seluas 2,4 hektar.

“Sesuai Detailed Engineering Design (DED) tahun 2021 dianggarkan Rp31,5 miliar. Tahun ini mulai dibangun dengan anggaran Rp2 miliar. Tahun 2023 dilanjutkan dengan anggaran APBD kabupaten dan provinsi. Lalu, 2024 menggunakan anggaran pemerintah pusat,” terangnya.

Upaya lain untuk meningkatkan kompetensi calon tenga kerja, pemkab juga menggelar pelatihan yang menggandeng perusahaan maupun stakeholder terkait. “Kita juga kirim calon tenaga kerja ke luar daerah untuk meningkatkan kompetensinya,” ujar Suprapto.