Palembang, Gatra.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan dan pemerintah provinsi setempat akhirnya sepakat untuk menertibkan permasalahan truk Over Dimension and Over Loading atau dikenal ODOL di wilayahnya.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (Mou) soal ODOL bersama Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto dan Forkopimda Sumsel di Lantai 7, Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (14/6).
Selain MoU mengatasi permasalahan truk ODOL di Sumsel, dalam kesempatan tersebut juga disepakati mengenail Patroli Gabungan, E-Pemetaan (Banghutbun) dan Website Rekam Medik Tahanan.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto, mengatakan melalui nota kesepahaman empat aplikasi tersebut, tentunya diharapkan dapat membawa kebaikan secara keseluruhan teciptanya suatu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang lebih kondusif di wilayah Sumsel sehingga zero konflik.
Menurutnya, untuk ODOL memang telah menjadi permasalahan serius di wilayahnya. Setelah melihat langsung kondisi di lapangan bahwa ODOL tersebut menimbulkan kerusakan jalan yang luar biasa.
“Dengan aplikasi ODOL ini akan menyikapi permasalahan itu sendiri. Pelanggaran ODOL harus dilakukan dari Hulu sampai Hilir,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, untuk aplikasi patroli gabungan bisa menjawab terjaganya situasi Kamtibmas yang lebih baik sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumsel berlangusung lebih baik lagi.
Selanjutnya, rekam medik tahanan ini jika tahanan ada yang menghidap penyakit menular dapat terindetifikasi dengan cepat sehingga ada pemisahan dan konsentrasi fokus penanganan, juga peristiwa yang tak terduga di dalam tahanan dapat terindentifikasi.
Selain itu, sambungnya, untuk penanganan isu-isu konflik agraria di wilayah Sumsel harus disikapi. Karena itu, aplikasi E-Pemetaan akan memudahkan para stakeholder dalam memantau mengontrol, membina, mengawasi dan menjaga kawasan kehutanan. “Bahkan, ini juga akan memudahkan para petugas kita dalam menangani masalah ini,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan kehadiran ke empat aplikasi yang dibuat Polda Sumsel tersebut tentu akan memberikan dampak yang luar biasa dalam upaya menciptkan rasa Kamtibmas di wilayahnya.
“Apa yang kita inginkan selama ini sudah sampai pada tingkat kesepakatan. Ada empat yang kita sepakati bersama Polda Sumsel ini merupakan cara kita untuk memberikan kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
Kendati begitu, lanjutnya, apapun bentuk kesepakatan yang telah diambil jika tidak diimplementasikan di lapangan maka akan menjadi sia-sia. “Apa yang kita tandatangani ini akan menjadi kertas belaka, kalau implementasi di lapangan tidak dikendalikan dan kita pantau dengan baik,” katanya.
Pihaknya pun telah melihat secara langsung kondisi lalu lintas dalam Kota Palembang melalui aplikasi e-Patroli Gabungan dan hal tersebut memang patut didukung dan dikembangkan terlebih masyarakat dapat ikut terlibat dalam memberikan laporan melalui aplikasi tersebut.
“Saya secara langsung melihat sebuah kejadian yang sangat menakjubkan. Dimana e-Patroli sangat canggih, pertama mengurangi niat yang tidak baik dari personal. Kemudian melalui aplikasi ini semua orang bisa sampaikan sesuatu,” ujarnya.
Selain itu, Deru juga menilai e-Pemetaan (Banghutbun) menjadi hal yang penting. Sebab, persoalan tanah dan lahan menjadi hal yang sangat klasik lantaran lemahnya data. Maka dengan adanya e-Pemetaan paling tidak mencegah dan bisa dengan mudah aparat hukum untuk memposisi dimana posisi objek sengketa.
“Terus kita dapat tingakatkan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk memonitor dari setiap titik potensi sengketa ataupun ilegal lainnya,” katanya.
Dikatakannya, untuk aplikasi rekam medik sendiri juga ia berharap banyak dan mengapresiasi. Mengingat, selama ini tahanan di Sumsel tidak tahu latar belakangnya, termasuk rekam medisnya juga tidak tahu. “Artinya, dengan ada rekam medis ini dapat mencegah maupun mengetahui jika tahanan tersebut ada penyakit menular ataupun lainnya,” ujarnya.
Terlebih lagi, katanya, aplikasi ODOL ini merupakan prestasi besar mengingat selama ini truk ODOL kerap menjadi masalah dijalanan lantaran kelebihan beban yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menelan korban jiawa.
“Kebetulan juga Pemprov Sumsel punya Perda overloading, maka sayang jika tidak digunakan. ODOL itu dampaknya begitu banyak ruas jalan yang rusak, bahkan selain kerugian materi tapi juga nyawa,” katanya.
