New Delhi, Gatra.com – Aksi protes massa meluas di banyak kota di India mengutuk pembongkaran rumah dan tempat usaha milik kaum Muslim. 

Associated Press melaporkan Rabu (15/6), pada hari Minggu, pihak berwenang di negara bagian utara Uttar Pradesh menggunakan alat berat (buldoser) untuk meruntuhkan rumah Javed Ahmad, yang mereka anggap terlibat dalam aksi protes anti Muslim yang belakangan berubah menjadi kekerasan Jumat lalu. Polisi kemudian menangkap Ahmad pada hari Sabtu.

Protes dipicu pernyataan menghina Islam dan Nabi Muhammad baru-baru ini yang dilakukan dua juru bicara Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Partai itu kemudian menangguhkan salah satu dari mereka dan mencopot yang lain, saat mengeluarkan pernyataan penghinaan. 

Dua orang yang memprotes pernyataan juru bicara partai yang memerintah dilaporkan meninggal karena luka tembak dalam bentrokan dengan polisi pada hari Jumat di Ranchi, ibu kota negara bagian Jharkhand.

Beberapa negara mayoritas Muslim juga mengkritik pernyataan tersebut, dan pengunjuk rasa di Bangladesh menyerukan boikot produk India, sehingga membuat pemerintah India berusaha meredam melalui reaksi diplomatik.

Buldoser juga menghancurkan rumah pengunjuk rasa di dua kota lain di Uttar Pradesh pekan lalu. Pada bulan April, pihak berwenang di New Delhi menggunakan buldoser untuk menghancurkan toko-toko milik kaum Muslim beberapa hari setelah kekerasan komunal kemudian terjadi penangkapan. Insiden serupa telah dilaporkan di negara bagian lain.

“Pembongkaran tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap norma dan etika konstitusional,” kata Nilanjan Mukhopadhyay, politisi nasionalis Hindu dan penulis biografi Modi, mengatakan kepada The Associated Press pada hari Rabu.

Pada hari Selasa, 12 tokoh nasional, termasuk mantan hakim dan pengacara Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, mengirim surat kepada hakim agung India yang mendesaknya untuk mengadakan sidang mengenai pembongkaran. Mereka menilai pembongkaran sebagai tindakan ilegal dan suatu bentuk hukuman di luar hukum kolektif.

Mereka menuduh pemerintah Uttar Pradesh menekan perbedaan pendapat dengan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

Kekerasan meningkat terhadap kaum Muslim yang dilakukan nasionalis Hindu, didorong sikap diam Modi secara teratur pada serangan semacam sudah berlangsung sejak ia terpilih sebagai perdana menteri pada tahun 2014.

Muslim telah menjadi sasaran “penindasan” karena makanan atau pakaian mereka, atau karena pernikahan antaragama. Kelompok hak asasi Amnesty International dan Human Rights Watch menuduh partai Modi melihat ke arah lain dan terkadang membiarkan terjadinya ujaran kebencian terhadap Muslim, yang hanya 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India. Kendati populasi Muslim terbesar kedua di negara mana pun. Namun, Partai Modi membantah tuduhan itu.

Kepala menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, seorang biksu Hindu yang berubah menjadi politisi partai, mengatakan kepada otoritas negara bagian mendukung menghancurkan bangunan ilegal milik orang-orang yang terkait dengan protes anti muslim, pada hari Jumat dan lebih dari 300 orang ditangkap.

Pada hari Minggu, buldoser menghan curkan rumah Ahmad menjadi puing-puing setelah pihak berwenang menuduh bahwa bengunan tersebut berdiri secara ilegal. Namun dibantah oleh pengacara dan keluarga Ahmad.

“Kalau pembangunannya ilegal, kenapa tidak ada peringatan lebih awal? Mengapa pemerintah menunggu sampai kerusuhan terjadi?” tanya Shaukat Ali dari All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, sebuah partai politik.

Para pejabat berkelit bahwa pembongkaran hanya menargetkan bangunan ilegal, tetapi kelompok hak asasi manusia dan kritikus mengatakan mereka korban dari upaya pelecehan dan meminggirkan Muslim, menunjuk pada meningkatnya polarisasi agama di bawah pemerintahan Modi.

Pada hari Sabtu, penasihat media Adityanath men-tweet sebuah foto buldoser dan menulis, “Kepada para perusuh, ingatlah setiap hari Jumat diikuti oleh hari Sabtu,” menunjukkan bahwa akan ada tindakan.

Kata-katanya itu memicu reaksi langsung, dan banyak yang menyebut penghancuran itu sebagai “hukuman”.

“Itu adalah ancaman bahwa jika Anda bersuara menentang pemerintah atau BJP, rumah Anda akan dihancurkan,” kata Lenin Raghuvandhi, dari Komite Kewaspadaan Rakyat untuk Hak Asasi Manusia.