Banyumas, Gatra.com – Realisasi pendapatan Kabupaten Pemkab Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp 2.054.843.644.547 atau mencapai 103,76% dari target yang ditetapkan dalam APBD-Perubahan sebesar Rp1.980.449.932.000. Dengan demikian, pada tahun 2021, terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp74.393.712.547.

"Pelampauan pendapatan tersebut mayoritas berasal dari pelampauan pendapatan BLUD," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dalam Rapat Paripurna DPRD acara Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 di Ruang Rapat DPRD, Rabu (15/6).

Dia menjelaskan, realisasi belanja Pemkab Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp1.999.904.829.992 atau 93,11 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan yaitu Rp2.147.958.138.000. Tidak tercapainya realisasi belanja 100% salah satunya disebabkan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya terpakai Rp5,18 Miliar atau 39,99% dari pagu.

Sementara realisasi pembiayaan bersih sebesar Rp169.307.696.817, yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp181.325.122.817 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp12.017.426.000.

"Realisasi penerimaan pembiayaan seluruhnya berasal dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan seluruhnya merupakan tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada 7 perusahaan yaitu BPR BKK Purbalingga, BPRS Buana Mitra Perwira, PDAM, BPR Artha Perwira, Perumda Owabong, Perumda Puspahastama, dan BPD Jawa Tengah," jelasnya, dalam keterangan persnya.

Berdasarkan realisasi-realisasi di atas, maka pada tahun 2021 terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp224.246.511.372. Hanya saja tidak seluruh SiLPA berupa dana bebas yang bisa dialokasikan untuk semua kegiatan.

Lebih dari separuhnya yaitu sebesar 56,06 % merupakan SiLPA terikat yang telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Sehingga SiLPA bebas tahun 2021 hanya sebesar Rp 98.532.602.284 atau 43,94 persen dari total SiLPA tahun 2021," ucap bupati.