Batanghari, Gatra.com - Petani kelapa sawit dalam wilayah Kabupaten Batanghari, Jambi makin tak bergairah akibat harga jual hasil kebun mereka murah meriah.
Kesedihan petani rupanya memicu amarah Wakil Ketua II DPRD Batanghari, Ilhamuddin. Apalagi harga jual sawit petani terhitung 10 hari lalu di bawah Rp1000 perkilo.
"Sawit tak ada harga, celakanya petani mau jual sawit tak bisa lagi. Harga jual mulai dari Rp300 sampai dengan Rp800 perkilogram," murka politisi PKB ini sewaktu menghubungi Gatra.com, Sabtu (25/6).
DPRD Batanghari pekan lalu telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Dalam rapat itu, kata Ilhamuddin, alasan PKS membatasi pembelian Tandan Buah Segar (TBS) petani akibat tangki penuh.
"Mereka mengaku keran ekspor belum di buka sepenuhnya," ujarnya.
Ia berujar sejauh ini belum melihat gerak cepat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pemerintah Pusat agar secepatnya mengatasi alur perdagangan, mulai dari hulu sampai hilir berkenaan dengan sawit ini bisa lancar.
"Kalau sekarang kita melihat ada yang tersumbat di tingkat hilirnya. Jika hilirnya tersumbat, maka sudah pasti hulunya tak bisa ngalir. Makanya alur perdagangan hilir sawit agar cepat diberesi pemerintah Pusat," ucapnya.
Jalur ekspor CPO (Crude Palm Oil) jangan dibatasi, namun tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Kini, kata dia kebutuhan dalam negeri sawit melimpah-limpah, tapi harga minyak goreng juga tak turun.
"Harga komoditi masyarakat juga naik saat ini. Saya pikir sudah terjadi ketimpangan ekonomi. Harga kebutuhan pokok melonjak, hasil petani jauh menurun," ucapnya.
Ilhamuddin berujar semestinya RDP pada Senin 13 Juni 2022 dihadiri 14 PKS. Tapi cuma 4 PKS yang hadir memenuhi undangan DPRD Batanghari. Peserta RDP meliputi; Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
"Hadir juga Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Batanghari dan Koperasi Bidang Perkebunan Kelapa Sawit," katanya.
Adapun kesimpulan RDP hari itu, kata Ilhamuddin yakni;
1. Berdasarkan informasi yang terangkum dalam RDP, baik dari Koperasi maupun PKS, bahwa adanya perbedaan harga TBS kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun plasma dan non plasma.
2. Mayoritas PKS di Kabupaten Batanghari tidak patuh terhadap harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka DPRD Batanghari akan segera membentuk PANSUS.
3. Bahwa di Kabupaten Batanghari masih banyak PKS yang belum mematuhi Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: 112/Kb.120/M/6/2022 khususnya tentang pencapaian harga TBS pekebun di atas Rp 3000 /kg. Untuk itu DPDR Kabupaten Batanghari mendorong Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini.
