Solo, Gatra.com – Pemerintah pusat mendorong pengusaha mebel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain berorientasi pada ekspor, diharapkan para pengusaha furniture ini bisa memenuhi kebutuhan pasar di negeri sendiri.
Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Solo Raya mendorong para anggotanya untuk menjadi vendor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan BUMN. Sebab selama ini mereka lebih banyak berorientasi pada ekspor.
”Sedikit sekali yang sudah melayani pasar dalam negeri. Kebanyakan mereka ekspor. Makanya kami berinisiatif membuat pelatihan agar mereka mau menjadi vendor untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Ketua HIMKI Solo Raya Haryanto dalam Seminar Vendor Barang dan Jasa BUMN di Riyadi Palace, Kamis (30/6).
Dengan melayani kebutuhan dalam negeri, para pengusaha mebel ini bisa meningkatkan produktivitas dan produksinya. Apalagi saat ini pemerintah pusat juga mendorong agar pasar dalam negeri dilayani lebih dulu, dari dalam negeri.
”Kami mewani-wanti, meski sudah ekspor, jangan sampai mebel-mebel yang ada di Pemda atau BUMN dipenuhi produk impor,” katanya.
Dalam pelatihan ini, ada sebanyak 80 pengusaha mebel yang diikutsertakan. Ditargetkan 70 persen dari jumlah ini bisa menjadi pelaku vendor untuk pasar dalam negeri.
”Apalagi tahun ini pemerintah menarget ada penyerapan barang dan jasa dari pelaku UMKM. Meski semua anggota kami pelaku ekspor, namun diharapkan mereka bisa mulai melayani pasar dalam negeri,” katanya.
Sementara itu Sekjen HIMKI Solo Raya Heru Prasetyo menambahkan secara nasional, tahun ini ditargetkan produksi mebel mencapai US$5 miliar. Saat ini angka produksinya baru mencapai US$3,2 miliar. Jawa Tengah berkontribusi sebanyak 26 persen.
”Angka ini jauh di bawah China yang penjualan mebelnya menyentuh angka US$ 60 miliar. Dari jumlah ini, 60 persennya memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sisanya baru digunakan untuk ekspor,” katanya.
Dikatakan, pemerintah mendorong untuk menggeliatkan pasar mebel dalam negeri. Potensi pasar di dalam negeri sangat besar. Dicontohkan, untuk kebutuhan meja dan kursi sekolah saja, bisa mencapai Rp8 triliun.
”Ini merupakan angka yang sangat besar,” katanya.
Saat ini di sudah ada 35 perusahaan di Solo Raya yang sudah memiliki sertifikat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
”Harapannya pemerintah bisa membeli produk kami,” katanya.
