Home Ekonomi BSKDN Jaring Masukan untuk Dongkrak Kinerja Pelayanan Pemda Papua

BSKDN Jaring Masukan untuk Dongkrak Kinerja Pelayanan Pemda Papua

Jakarta, Gatra.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjaring masukan dari pemerintah daerah (Pemda) Papua untuk meningkatkan atau mendongkrak kinerja pelayanan pemda di masing-masing wilayahnya.

Sekretaris Badan Litbang Kemendagri, Kurniasih, dalam keterangan pers diterima pada Jumat (1/7), menyampaikan, untuk menyerap masukan tersebut pihaknya menggelar rapat koordinasi (Rakor) hubungan pusat dan daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Papua.

Menurutnya, kegiatan ini ditujukan untuk menyerap saran dan aspirasi dari pemda untuk meningkatkan kinerja di masing-masing wilayah. BSKDN melakukan rakor dengan sejumlah pemda secara maraton di beberapa tempat. Rakor dimulai dari awal Maret lalu di Provinsi Bangka Belitung.

“Salah satu tujuan kami juga adalah menyusun short list. Kira -kira [program] apa yang bisa kita angkat ke depan, untuk kami sampaikan kepada pimpinan kami,” katanya.

Pada rakor tersebut, Kurniasih mengingatkan Pemda Papua untuk meningkatkan inovasi daerah mereka. “Salah satu program yang mesti kita pikirkan adalah e-inovasi,” ucapnya.

Bagi Kurniasih, inovasi dengan menggunakan perangkat dan sistem elektronik akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. “Kita harus dapat menjawab tantangan. Kita harus cepat tanggap dengan perubahan. Kita juga harus sensitif dalam perkembangan teknologi informatika. Di beberapa negara maju, semua [pelayanan publik] sudah berdasarkan e-sistem,” ujarnya.

Asisten III Bidang Pemerintahan dan Umum Pemprov Papua turut mengamini arahan BSKDN. Pemprov Papua, katanya, terus mengupayakan langkah-langkah inovatif dalam menyusun berbagi program pelayanan publik.

“Kita akan terus berinovatif untuk menentukan arah dan merumuskan kebijakan daerah, khususnya terkait penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik,” katanya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan dengar pendapat. Empat indeks yang disusun BSKDN, yakni inovasi daerah, tata kelola pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kepemimpinan kepala daerah menjadi topik diskusi.

“Mudah-mudahan kehadiran kita di provinsi yang indah ini dapat mempererat hubungan pusat dan daerah. Pada kesempatan ini, saya juga mengajak Pemerintah Provinsi Papua untuk membangun sinergitas yang kuat dan saling dapat berkolaborasi,” kata Kurniasih.

23