Semarang, Gatra.com – Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah (Jateng) menyebutkan bahwa jumlah merchant Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mencapai 1,4 juta. Sedangkan pertumbuhan transaksi QRIS sebesar 306,1% (yoy) menjadi senilai Rp232 miliar pada Maret 2022.
Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah (Jateng), Rahmat Dwisaputra, menyampaikan keterangan tersebut pada acara “Angkringan Digital” di Sam Poo Kong, Semarang, Minggu (3/7).
Menurut Rahmat, penggunaan QRIS di Jateng sudah dapat ditemui pada transaksi jual-beli di toko tradisional dan modern, pembayaran transportasi umum, pajak dan retribusi Pemda, hingga donasi sosial.
“Tercatat terdapat 1.422.406 merchant QRIS Jateng pada Mei 2022 dengan pertumbuhan transaksi QRIS sebesar 306,1% (yoy) menjadi sebesar Rp232 miliar pada Maret 2022,” katanya.
Baca Juga: Tren QRIS Meningkat, Masyarakat Antusias dengan Inovasi BNI
Adapun “Angkringan Digital 2022” bertujuan untuk mengakselerasi digitalisasi dan membiasakan masyarakat untuk menggunakan pembayaran digitalisasi, antara lain melalui QRIS.
Lebih lanjut Rahmat menyampaikan, seiring dengan perkembangan perekonomian yang mengarah pada ekonomi digital, maka BI mencanangkan sebagai Bank Sentral Digital Masa Depan.
BI melakukan langah tersebut atas dasar pemikiran digitalisasi ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses kerja di berbagai sektor perekonomian. Selain itu juga, mampu menjawab berbagai tantangan yang selama ini belum dapat diatasi oleh pola-pola perdagangan yang masih bersifat manual.
“Dengan digitalisasi, maka kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan memerlukan proses yang lebih singkat,” ujarnya.
Digitalisasi pembayaran, sambung Rahmat, menjadi penting karena tren perkembangan digital marketing dan digital banking. Dengan digitalisasi keuangan, pemerintah penting untuk good governance dan percepatan penyerapan anggaran pembangunan.
Baca Juga: Transaksi Cashless dan Cardless QRIS Semakin Diandalkan Masyarakat
Selama pandemi Covid-19, digitalisasi pembayaran di antaranya melalui QRIS, yang telah diinisiasi sejak 2019, mampu memberikan kemudahan pada masyarakat dan UMKM untuk bertransaksi yang pada akhirnya mendorong konsumsi rumah tangga di tengah pembatasan kondisi yang diterapkan pemerintah.
“Bank Indonesia telah menyusun sebuah visi digitalisasi yang menavigasi arah digitalisasi sistem pembayaran ke depan, yaitu Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025,” katanya.
Dalam BSPI 2025, Bank Indonesia akan membawa 91,3 juta penduduk unbanked dan 62,9 juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara sustainable melalui pemanfaatan digitalisasi.
“Walaupun digitalisasi terus kita kembangkan, kita tidak boleh lupa bahwa meskipun dalam bentuk digital, mata uang yang digunakan di wilayah NKRI harus rupiah,” ujarnya.
