Home Lingkungan Darurat Sampah, Komisi D DPRD Jateng Dorong Pembentukan Desa Mandiri Sampah

Darurat Sampah, Komisi D DPRD Jateng Dorong Pembentukan Desa Mandiri Sampah

Semarang, Gatra.com - Persoalan sampah di Jawa Tengah (Jateng) perlu penangan serius, kondisinya sekarang sudah darurat karena hampir semua tempat pembuangan akhir (TPA) di kabupaten/kota sudah overload.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso pada diskusi Prime Topic, bertema “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga” di Lobby Gets Hotel Semarang, Selasa (5/7).

Diskusi yang didukung Sekretariat DPRD Jateng itu juga menghadirkan narasumber Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng, Widi Hartanto dan Dosen Falkutas Teknik Lingkungan Undip Semarang, M Arief Budihardjo PH D.

Menurut Hadi, jumlah sampah setiap tahun cenderung bertambah banyak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sebab setiap hari orang selalu menghasilkan sampah.

Panghasil sampah paling besar di Jateng, tercatat berasal dari sampah rumah tangga terutama sisa-sisa makanan mencapai 40%. Selain itu sampah yang dihasilkan baik dari rumah tangga hingga perusahaan setiap harinya yang cukup besar belum bisa diurai secara maksimal.

“Saya menggunakan istilah saat ini kita sudah darurat sampah lho. Buktinya di ujung bernama tempat pembuangan akhir sampah di 35 kabupaten/kota di Jateng hampir semuanya sudah overload,” katanya.

Sedangkan untuk membuat lahan TPA sampah baru mengalami kendala karena ada ketentuan jarakanya harus 1 km tidak ada perumahaan. Oleh karenanya, Hadi mendorong pengelolaan sampah berbasis lingkup Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) melalui pembentukan bank sampah atau program kegiatan Desa Mandiri Sampah.

“Pegiat bank sampah di lingkungan RT dan RW aktif berperan. Ada nilai ekonomis dari pemilahan sampah organik dari warga yang dapat dijadikan potensi meningkatkan penghasilan bagi warga,” ujarnya.

Diskusi Prime Topic, bertema “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga” di Lobby Gets Hotel Semarang, Selasa (5/7). (GATRA/dok. Humas DPRD Jawa Tengah).

Anggota dewan dari PKS ini menilai membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab membutuhkan waktu. “Diperlukan upaya yang lebih masif, salah satunya penegakkan hukum di tingkat daerah,” tandas Hadi.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng, Widi Hartanto mengatakan saat ini jumlah sampah di Jateng mencapai 6 juta ton per tahun. Penanganan masalah sampah sudah menunjukkan hasil, meski belum sesuai harapkan. Di Jateng pengurangan atau penekanan sampah sudah mencapai 19% tidak dibuang ke TPA.

“Sampah dapat dikelola, baik daur ulang maupun pengurangan penggunaan plastik serta gerakan yang digelorakan upaya untuk melakukan penanganan dan pengelolaan sampah yang dimuali dari sumbernya,” ujarnya.

Menurut Widi problem sampah di berbagai daerah adalah keterbatasan lahan dan ketatnya peraturan pembuatan lokasi TPA, hingga masih banyak kabupaten/kota kesulitan mendapatkan lokasi TPA baru.

Mengatasi masalah pengadaan TPA itu, imbuh Widi akan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional di Kabupaten dan Kota Magelang untuk melayani penampungan sampah di wilayah itu dan sekitarnya.

Pihaknya juga mengapresiasi pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah tingkat RT dan RW untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA.

“Kami mengajak masyarakat mengelola sampah menjadi nilai ekonomis. Pengelolaan dan penanganan sampah yang dimulai dari kelompok masyarakat terkecil ini akan menjadi solusi paling efektif dalam mengurai persoalan penanganan sampah,” kata Widi.

Menurut dosen Falkutas Teknik Lingkungan Undip Semarang, M Arief Budihardjo PH D ada berbagai macam cara dapat dilakukan untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi berbagai barang bernilai. Dimulai dari memisahkan sampah-sampah yang dihasilkan di rumah tangga setiap harinya, seperti botol plastic, kardus, sampah organik dan non organik.

“Setelah berhasil mengelola sampah di rumah tangga, jangan lupa untuk menularkannya ke lingkungan sekitar agar lingkungan sekitar kita juga bisa mengelola sampahnya secara mandiri,” ujarnya.

Arief menambahkan jika masyarakat sudah sadar dan mampu mewujudkan tercapainya kemandirian pengelolaan sampah rumah tangga menjadi barang bernilai ekonomi maka masalah sampah bisa diatasi.

“Peran masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian pengolaan sampah,” tandasnya. (ADV/Anf)