Jakarta, Gatra.com - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengapresiasi atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (7/7) lalu.

Nadiem memastikan pihaknya akan menindak lanjuti beleid tersebut dengan melakukan koordinasi di dalam pemerintah untuk menyusun peraturan turunan dari undang-undang ini. Pemerintah akan mengajak para pemangku kepentingan, terutama organisasi-organisasi profesi dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi untuk menyusun peraturan turunan tersebut.

"Supaya bisa mengimplementasikannya dengan seoptimal mungkin,” tutur Nadiem dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/7).

Beberapa isu krusial yang telah disepakati dalam beleid ini adalah pertama, perubahan RUU dari semula yang hanya akan mengatur praktik psikologi, menjadi RUU yang mencakup pendidikan dan layanan psikologi. Dengan demikian, RUU ini akan menjadi payung hukum yang lebih komprehensif serta mampu menyelaraskan pendidikan dengan praktik profesional yang dijalani oleh psikolog.

Kedua, RUU ini memberikan peran yang seimbang dan saling melengkapi antara perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi, organisasi-organisasi profesi, serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam perwujudan layanan psikologi yang berkualitas dan merata.

"Ketiga penyelerasan antara RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dengan Undang-Undang Kesehatan yang telah terlebih dahulu mengatur praktik psikologi di layanan fasilitas kesehatan," jelasnya. 

Terakhir, RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi memberikan perlindungan hak dan kewajiban yang lebih kuat kepada masyarakat dalam mengakses layanan psikologi, dan bagi psikolog dalam memberikan layanan psikologi.

“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, atas nama pemerintah, saya menyetujui dan mendukung pengesahan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi,” ujar Nadiem.