Colombo, Gatra.com - Gambar orang-orang yang berenang di kolam renang Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan berlari di atas treadmill di gym pribadinya telah menjadi viral di seluruh dunia, menandai berakhirnya secara dramatis kekuasaan klan Rajapaksa selama dua dekade atas politik Sri Lanka.
Para pengunjuk rasa di ibu kota Sri Lanka, Kolombo, terus menduduki kantor presiden dan perdana menteri untuk hari kedua berturut-turut, Minggu (10/7). Mereka bersumpah akan tetap tinggal sampai keduanya secara resmi mengundurkan diri.
“Perjuangan kami belum berakhir,” kata pemimpin mahasiswa Lahiru Weerasekara kepada wartawan pada hari Minggu. “Kami tidak akan menyerah pada perjuangan ini sampai dia benar-benar pergi.”
Penulis drama Ruwanthie de Chickera mengatakan pada konferensi pers di lokasi protes utama di Kolombo: "Presiden harus mengundurkan diri, perdana menteri harus mengundurkan diri dan pemerintah harus pergi".
Diapit oleh para pemimpin lain yang membantu mengoordinasikan gerakan melawan pemerintah, dia mengatakan massa tidak akan keluar dari kediaman resmi presiden dan perdana menteri sampai saat itu.
“Saya di sini karena kita harus mengeksplorasi hal-hal seperti apa yang telah mereka lakukan dengan uang pajak kita … politisi harus memahami kekuatan rakyat,” seorang pengunjuk rasa di dalam kediaman presiden mengatakan kepada Al Jazeera.
Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan dia akan meninggalkan kantor begitu pemerintahan baru terbentuk, sementara Ketua Parlemen Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan Presiden Gotabaya Rajapaksa, 73, akan mengundurkan diri sebagai presiden pada hari Rabu.
Tetapi para pengunjuk rasa menolak untuk mengalah sampai kedua pemimpin itu secara resmi meninggalkan jabatan mereka.
Ahilan Kadirgamar, seorang dosen senior di Universitas Jaffna, mencatat bahwa pengunjuk rasa didukung oleh orang-orang di seluruh negeri, yang telah diguncang oleh kondisi ekonomi yang keras dari utara ke selatan.
“Petani tidak bisa bercocok tanam, nelayan tidak bisa melaut… jadi dukungan untuk perubahan rezim sangat luas,” kata Kadirgamar. “Presiden dan perdana menteri telah didelegitimasi di seluruh negeri.”
Analis politik Aruna Kulatunga mengatakan siapa pun yang mengambil tugas menstabilkan Sri Lanka, itu tidak hanya akan menjadi pekerjaan yang sulit tetapi juga "berbahaya".
“Banyak jebakan di depan dapat mencakup keputusan yang harus dibuat tentang apakah kita akan melakukan penjadwalan ulang utang yang didukung IMF atau akankah kita memutuskan untuk menjadi negara paria dan berhenti mengakui utang kita ke seluruh dunia,” katanya.
