Malaysia, Gatra.com- Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob menginstruksikan kepada Kementerian Sumber Manusia (KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk menyelesaikan masalah MoU rekrutmen tenaga kerja Indonesia.

Penyelesaian masalah kerjasama tersebut, lanjut Ismail, sebagai upaya untuk menghindari munculnya konflik antara Malaysia dan Indonesia."Saya tidak mau (masalah) ini berlarut-larut.Saya takut kalau kita tidak melakukannya, kita akan bermasalah dengan Indonesia," tegasnya seperti dilaporkan Bernama, Jumat (15/7).

Ismail pun menyanggah MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI di negeri jiran itu akan dibatalkan.

Sebelumnya Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono membenarkan bahwa pemerintah menghentikan sementara terkait pemenuhan pesanan pekerjaan baru untuk pekerja migran Indonesia (PMI) semua sektor ke Malaysia. Hermono menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia.

Untuk berhenti merekrut pekerja Indonesia dilakukan melalui system maid online (SMO). Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penghentian sementara penempatan PMI ke Malaysia, karena nota kesepakatan untuk menerapkan sistem satu kanal one channel system (OCS), yang ditandatangani 1 April 2022 tidak diikuti.

Perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa masih ada penerapan sistem di luar yang telah disepakati bersama oleh kedua negara. Dalam hal ini, SMO yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia.

Adanya keputusan penghentian penempatan sementara PMI ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia.

Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia juga sudah menyatakan akan mengadakan pembahasan terkait hal itu dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Ida optimistis hasil pembahasan antara dua kementerian tersebut akan memberikan hasil yang positif.